 |
| Mayjend TNI (Purn) Kivlan Zen |
Be Bi Pro News, Surabaya - Mantan Kepala Staf Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad)
Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen menanggapi rencana Presiden Joko Widodo
yang akan meminta maaf kepada keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI)
dalam Pidato Kenegaraan pada 15 Agustus 2015. Kivlan menilai apabila
langkah itu dilakukan artinya pemerintah mengakui seluruh rakyat
Indonesia bersalah.
"Kalau pemerintah minta maaf, berarti pemerintah mengakui dirinya salah dalam peristiwa 1965. Termasuk juga pemerintah mengakui Angkatan Darat bersalah, NU bersalah, Muhammadiyah bersalah dan seluruh rakyat Indonesia bersalah terhadap PKI dalam tragedi tahun 1965," kata Kivlan Zen di forum Bangbang Wetan di Kompleks Balai Pemuda, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (3/7/2015).
Menurut purnawirawan berusia 68 tahun itu, sejumlah anggota Angkatan Darat, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan warga Indonesia menjadi korban dalam peristiwa PKI 1965 itu.
"Tahun 1965, pondok pesantren dibantai besar-besaran oleh PKI. Di Banyuwangi, Blitar, Kediri, Pemuda Ansor dibantai. Puncaknya terjadi peristiwa G30S/PKI yang membantai jenderal-jenderal Angkatan Darat. Membalaslah Pemuda Ansor, NU, Muhammadiyah. Terjadi euphoria massa untuk membalas kekejian PKI itu," ujarnya.
Kivlan menilai ada hal yang direncanakan Presiden Jokowi dibalik pidato kenegaraan pada Agustus mendatang. Presiden Jokowi dianggap membuka pintu lebar-lebar kepada ideologi komunis gaya baru untuk kembali menjajah Indonesia.
"Informasi yang saya terima, pemerintah akan mendapat kompensasi anggaran dari China untuk menyantuni para korban yang berjatuhan di tahun 1965," pungkasnya.
"Kalau pemerintah minta maaf, berarti pemerintah mengakui dirinya salah dalam peristiwa 1965. Termasuk juga pemerintah mengakui Angkatan Darat bersalah, NU bersalah, Muhammadiyah bersalah dan seluruh rakyat Indonesia bersalah terhadap PKI dalam tragedi tahun 1965," kata Kivlan Zen di forum Bangbang Wetan di Kompleks Balai Pemuda, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (3/7/2015).
Menurut purnawirawan berusia 68 tahun itu, sejumlah anggota Angkatan Darat, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan warga Indonesia menjadi korban dalam peristiwa PKI 1965 itu.
"Tahun 1965, pondok pesantren dibantai besar-besaran oleh PKI. Di Banyuwangi, Blitar, Kediri, Pemuda Ansor dibantai. Puncaknya terjadi peristiwa G30S/PKI yang membantai jenderal-jenderal Angkatan Darat. Membalaslah Pemuda Ansor, NU, Muhammadiyah. Terjadi euphoria massa untuk membalas kekejian PKI itu," ujarnya.
Kivlan menilai ada hal yang direncanakan Presiden Jokowi dibalik pidato kenegaraan pada Agustus mendatang. Presiden Jokowi dianggap membuka pintu lebar-lebar kepada ideologi komunis gaya baru untuk kembali menjajah Indonesia.
"Informasi yang saya terima, pemerintah akan mendapat kompensasi anggaran dari China untuk menyantuni para korban yang berjatuhan di tahun 1965," pungkasnya.
Sumber : Metrotvnews.com
