 |
| Buruh Wanita |
Be Bi Pro News, Semarang - Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah mencatat,
buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama 2015 sudah
mencapai 1.091.
“Rata-rata PHK ini dipicu kondisi perekonomian yang belum stabil dan ditambah adanya kenaikan harga bahan bakar minyak,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Wika Bintang di Semarang, Selasa, 7 Juli 2015.
Hingga kini, korban PHK tersebut terdiri atas 660 orang yang sudah selesai proses PHK, 234 orang masih proses PHK, 151 orang putus kontrak, 46 orang dirumahkan, serta 98 orang terpaksa mengundurkan diri gara-gara ada persoalan di perusahaan tempatnya bekerja.
Buruh yang di-PHK tersebut tersebar di sepuluh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Korban PHK terbanyak ada di Kota Semarang dengan 390 orang, Kabupaten Magelang 232 orang, Kabupaten Sragen 151 orang, Kabupaten Batang 127 orang, Kota Pekalongan 111 orang, Kabupaten Pekalongan 46 orang, Kota Solo 13 orang, Wonosobo 12 orang, dan Sukoharjo 9 orang.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan hak-hak pekerja yang di-PHK sudah diberikan, seperti pesangon. Karyawan yang di-PHK didorong bisa dipekerjakan lagi di perusahaan lain. Ia mencontohkan, ada sebuah perusahaan garmen di Boyolali yang membutuhkan sekitar 20 ribu karyawan. Dari jumlah itu, baru separuhnya yang tersedia saat ini.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyatakan saat ini ada indikasi ancaman PHK besar-besaran, termasuk di wilayahnya. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengaku masih terus memantau ancaman PHK buruh/pekerja tersebut. “Sudah ada data yang masuk (soal ancaman PHK),” ucap Ganjar.
Bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini juga sedang memberikan berbagai fasilitas pendampingan ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dari distribusi barang, modal, hingga pemasaran. Sebab, tutur Ganjar, salah satu sektor yang biasanya bisa bertahan saat dihantam krisis adalah sektor UMKM.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah Frans Kongi menyatakan situasi perekonomian yang tak menentu mengakibatkan dunia usaha masih lesu. “Ekonomi dunia memang masih terus melambat,” ujar Frans Kongi. Fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar yang selalu naik dan tidak menentu juga menjadi pemicu perekonomian tak berkembang. Akibatnya, banyak sekali produk-produk perusahaan di Jawa Tengah yang menumpuk di gudang karena tak bisa didistribusikan.
“Rata-rata PHK ini dipicu kondisi perekonomian yang belum stabil dan ditambah adanya kenaikan harga bahan bakar minyak,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Wika Bintang di Semarang, Selasa, 7 Juli 2015.
Hingga kini, korban PHK tersebut terdiri atas 660 orang yang sudah selesai proses PHK, 234 orang masih proses PHK, 151 orang putus kontrak, 46 orang dirumahkan, serta 98 orang terpaksa mengundurkan diri gara-gara ada persoalan di perusahaan tempatnya bekerja.
Buruh yang di-PHK tersebut tersebar di sepuluh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Korban PHK terbanyak ada di Kota Semarang dengan 390 orang, Kabupaten Magelang 232 orang, Kabupaten Sragen 151 orang, Kabupaten Batang 127 orang, Kota Pekalongan 111 orang, Kabupaten Pekalongan 46 orang, Kota Solo 13 orang, Wonosobo 12 orang, dan Sukoharjo 9 orang.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan hak-hak pekerja yang di-PHK sudah diberikan, seperti pesangon. Karyawan yang di-PHK didorong bisa dipekerjakan lagi di perusahaan lain. Ia mencontohkan, ada sebuah perusahaan garmen di Boyolali yang membutuhkan sekitar 20 ribu karyawan. Dari jumlah itu, baru separuhnya yang tersedia saat ini.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyatakan saat ini ada indikasi ancaman PHK besar-besaran, termasuk di wilayahnya. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengaku masih terus memantau ancaman PHK buruh/pekerja tersebut. “Sudah ada data yang masuk (soal ancaman PHK),” ucap Ganjar.
Bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini juga sedang memberikan berbagai fasilitas pendampingan ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dari distribusi barang, modal, hingga pemasaran. Sebab, tutur Ganjar, salah satu sektor yang biasanya bisa bertahan saat dihantam krisis adalah sektor UMKM.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah Frans Kongi menyatakan situasi perekonomian yang tak menentu mengakibatkan dunia usaha masih lesu. “Ekonomi dunia memang masih terus melambat,” ujar Frans Kongi. Fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar yang selalu naik dan tidak menentu juga menjadi pemicu perekonomian tak berkembang. Akibatnya, banyak sekali produk-produk perusahaan di Jawa Tengah yang menumpuk di gudang karena tak bisa didistribusikan.
Sumber : Tempo.co
