 |
| Hasil Suara di Papua |
Penasehat relawan pasangan calon presiden dan
wakil presiden nomor urut satu Prabowo-Hatta, Suryo Prabowo kembali menemukan
fakta kecurangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Kali ini
berada di Papua.
"Kejanggalan di Papua terlihat dari perbandingan
antara data Daftar Pemilih Tetap (DPT) versi KPU dengan jumlah penduduk Biro
Pusat Statistik," katanya, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (24/7/2014).
Ditambahkan dia, berdasarkan sumber resmi, DPT
KPU Papua sebanyak 3.028.568. Sementara data survei penduduk versi BPS sebesar
3.091.040. Data keduanya diambil pada saat yang hampir sama, yaitu 2013-2014.
"Data BPS adalah jumlah penduduk total,
termasuk bayi dan anak kecil. Sementara, DPT adalah warga negara yang telah
berusia 17 tahun atau telah menikah," ungkapnya.
Dengan begitu, terlihat bahwa angka selisih
sangat kecil, yaitu hanya dua persen, yaitu sekitar 16.864 orang. Dan hal ini
menurut Tim Prabowo-Hatta sangat tidak masuk diakal. Sebab, orang yang umurnya
di bawah 17 tahun hanya dua persen.
"Secara teori, data DPT itu 70 persen dari
total jumlah penduduk. Ini sesuai dengan struktur demografi masyarakat. Dengan
demikian, secara teori jumlah DPT di Papua hanya 2,1 juta jiwa,"
terangnya.
Artinya, kata dia, terjadi penggelembungan
sebanyak hampir satu juta suara di Papua. Ironisnya, dia menuding, kecurangan
itu dilakukan oleh KPU sejak awal. Bahkan jauh sebelum pencoblosan pilpres
dilakukan. "Hal itu berarti, keputusan yang dikeluarkan KPU cacat sejak
lahir. Ini jelas suatu kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan
sistematis," tegasnya.
Dia melanjutkan, berdasarkan data timnya,
terdapat 14 dari 29 kab/kota di Papua yang tidak menyelenggaralan pilpres.
temuan itu sudah diprotes oleh para saksi saat pleno tingkat provinsi di Papua.
Namun tidak direspon oleh KPU. "KPU Pusat menyebutkan hasil perolehan
suara Prabowo-Hatta 769.132 suara. Sementara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla
sebesar 2.026.735 suara, dengan total suara 2.795.867 suara atau 91,8
persen," bebernya.
Melalui angka itu, pihaknya melihat, terjadi
peningkatan yang sangat fantastis, karena tingkat partisipasi pemilih yang 90
persen itu jauh di atas nasional yang 70 persen.
"Data itu semakin menguatkan dugaan adanya
kecurangan. Sebelumnya, sebanyak 47 persen atau yaitu 5.802 TPS di DKI dianggap
bermasalah. Dua kecurangan besar di dua provinsi ini saja sudah membuktikan
kalau pilpres 2014 tidak jujur," katanya.
Berdasarkan sejumlah temuan kecurangan tersebut,
maka suatu hal yang wajar jika pasangan Prabowo-Hatta menolak hasil Pilpres
2014 yang telah diumumkan oleh KPU.
Sumber : Suaranews.com
