Be Bi Pro News, Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran TNI dan Polri turun ke lapangan untuk menelusuri permainan harga bahan pangan. Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri rapat pimpinan TNI-Polri. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyarankan Jokowi agar meninjau ulang perintah atau keputusan tersebut.
Ada beberapa alasan Hasanuddin meminta Presiden Jokowi agar mempertimbangkan keputusan melibatkan TNI melakukan operasi menelusuri permainan harga bahan pangan.
"Pertama, kita menaruh rasa hormat kepada TNI yang telah dengan patuh dan taat kepada UU yang dibuat di era reformasi. Jujur, TNI lah yang paling reformis dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya," tegas Hasanuddin kepada Metrotvnews.com, Jumat (29/1/2016).
Menurut Hasanuddin, menempatkan TNI berpartisipasi dalam menstabilkan harga pangan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi TNI. Seperti yang diatur dalam UU Nomor 34 tahun 2004.
"Dalam Pasal 7 ayat 2 b tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terdapat 14 tugas. Tapi tidak menyebutkan tentang tugas menstabilkan harga pangan," tegas mantan Sekretaris Militer itu.
Kedua, lanjut dia, di samping tidak sesuai dengan UU, TNI juga tidak terlatih untuk operasi menstabilkan bahan pangan. TNI disiapkan dan dilatih secara keras melakukan pertempuran dalam rangka menjaga dan melindungi keutuhan serta kedaulatan NKRI.
"Sampai saat ini mereka belum dilatih di bidang pengendalian harga pasar," tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu.
Alasan ketiga, lanjut dia, sampai saat ini belum ada aturan atau prosedur baku keterlibatan TNI di bidang pengawasan dan pengendalian harga. Karena itu, dia berharap agar tidak terjadi overlaping kebijakan atau malah terjadi konflik dengan pemangku kepentingan lainnya. Khususnya pengawasan pasar dan kontrol harga.
"Sekali lagi dengan segala hormat agar keterlibatan TNI dalam mengontrol harga pasar dapat dipertimbangkan ulang," kata dia.
Sumber; metrotvnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar