Cabai Rawit di Pasar-Pasar Tradisonal Jakarta Mencapai Rp 60.000/kg - Rp 68.000/kg.

Be Bi Pro News, Jakarta - Harga cabai rawit di pasar-pasar tradisonal Jakarta mengalami lonjakan dalam beberapa waktu terakhir. Harga itu dijual mulai Rp 60.000/kg hingga Rp 68.000/kg.

Dirjen Holtikultura Kementerian Pertanian (Kementan), Spundik Sujono Kamino, menilai kondisi ini hanya disebabkan oleh beberapa spekulan. Karena berdasarkan pantauan langsung di lapangan, pasokan cabai rawit aman.

"Harga yang terjadi itu harusnya aman. Ini sebenarnya ulah spekulan. Saya bahkan sudah mengecek langsung ke sentra cabai rawit seperti Blora, Magelang. Ternyata benar rantai pasok banyak dikuasai pengepul," ungkapnya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Sabtu (21/8/2015).

Dalam catatannya, konsumsi cabai rawit tidaklah besar. Karena konsumsi cabai rawit hanya 1,58 kg per kapita. Sujono bahkan menuturkan, untuk satu kali pembelian di pasar oleh ibu-ibu, biasanya tidak lebih dari 1 kg. 

"Konsumsi rawit tidak besar. Karena ada ibu-ibu nggak sampai beli 1 kg, paling setiap hari Rp 5 ribu. Jadi jangan dilebih-lebihkan," sebut Sujono.

Akan tetapi cabai rawit tetaplah bagian dari bahan pokok. Ketika rantai pasokan distribusi terganggu, maka akan langsung berpengaruh terhadap harga di pasar. "Jadi ketika rantai pasok sedikit terganggu harga langsung melambung," tegasnya.

Sujono pun sebenarnya tidak menyalahkan para pedagang sepenuhnya. Namun, ia mengingatkan agar tetap mengambil keuntungan yang wajar. Baik dari petani maupun konsumen. 

"Kami tidak menghakimi pedagang, tapi jangan rugikan petani dan naikkan harga di konsumen yang tidak wajar. Itu yang kita takutkan," jelasnya.

Kementan telah berupaya mengatur manajemen tanam di beberapa daerah. Pada APBN-P 2015, disiapkan anggaran untuk 630 ha lahan cabai rawit, kemudian juga 900 ha cabai besar dan 1.700 ha untuk bawang.

"Itu kita kerjasama dengan kelompok tani. Jadi saat hujan tak perlu khawatir," pungkasnya.

Sumber: Detik.com

Baca Selengkapnya »

Mayjen TNI Doni Monardo

Be Bi Pro Info - Jakarta, Berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/593/VII/2015 tanggal 25 Juli 2015, tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI telah ditetapkan mutasi jabatan 84 perwira tinggi (Pati) TNI, yang di antaranya 48 perwira TNI Angkatan Darat (AD).

Di antaranya Mayjen Doni Munardo dari Danjen Kopassus menjadi Pangdam XVI/Pattimura. Doni menggantikan Mayjen Wiyarto yang ditarik menjadi Aster Panglima TNI. Posisi Doni akan digantikan Brigjen Muhammad Herindra dari Kasdam III/Siliwangi.

Mayjen TNI Doni Monardo (lahir di Cimahi, Jawa Barat, 10 Mei 1963, umur 52 tahun) sebelumnya telah dimutasi menjadi Komandan Jenderal Kopassus (Danjen Kopassus) pengganti Mayjen TNI Agus Sutomo. Sebelumnya ia menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres). 

Doni, lulusan Akmil 1985 ini berpengalaman dalam bidang infanteri. Penempatan pertama langsung pada Komando Pasukan Khusus atau Kopassus tahun 1986 sampai dengan 1998. Selama di Kopassus dia pernah ditugaskan ke Timor Timur, Aceh dan daerah lainnya. Pada tahun 1999 hingga 2001, lelaki yang suka kegiatan menembak dan beladiri ini ditugaskan pada Batalyon Raider di Bali. Kemudian ditarik kembali di Paspampres hingga tahun 2004, lalu mengikuti pelatihan counter terrorism yang dilaksanakan di Korea Selatan.

Pada tahun 2005 sampai dengan 2006 Doni ditugaskan di Aceh. Setahun di sana, dia kembali ditarik ke Jakarta bergabung dengan Paspampres. Pada tahun 2006 dipindahkan ke Makassar, Sulawesi Selatan, di Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, atau yang lebih dikenal dengan Kostrad. Salah satu program yang hingga kini dikenang masyarakat Makassar adalah penghijauan beberapa kawasan tandus di Sulawesi Selatan termasuk di sekitar Bandara Hasanuddin.

Setelah di Makassar, Doni di promosikan menjadi Dan Grup A Paspampres hingga 2010. Selama bertugas mengawal orang nomor satu di Republik Indonesia ia sudah mengikuti kunjungan Presiden Indonesia ke 27 negara di dunia. Puas di Paspamres, Doni kemudian diberi kepercayaan menjadi Danrem 061 Surya Kencana Bogor. Hanya beberapa bulan menjadi Danrem di Bogor, Doni diberi kepercayaan menjadi Wadanjen Kopassus. Salah satu tugas yang melambungkan namanya adalah ketika ditugaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Wakil Komando Satuan Tugas untuk pembebasan kapal MV Sinar Kudus yang dibajak oleh perompak Somalia. Atas keberhasilan itu pangkat Doni dinaikkan setingkat menjadi Brigadir Jenderal.

Bulan April 2012 Doni mengikuti pendidikan PPSA XVIII di Lemhannas. Baru empat bulan di Lemhannas Doni dipromosikan menjadi Danpaspampres.

Pendidikan

- SMA N 1 Padang (1981)

- Akmil (1985)

- Seskoad (1999)

- Lemhannas (2012)

Jabatan

- Waasops Danpaspampres

- Dan Brigif Linud 3/Tri Budi Sakti

- Dan Grup A Paspampres (2008)

- Danrem 061/Surya Kencana (2010)

- Wadanjen Kopassus (2011)

- Danpaspampres (2012)-(2013)

- Danjen Kopassus (2014)

- Pangdam Pattimura (2015)

Baca Selengkapnya »

Rizal Ramli Tantang Wapres JK Debat Soal Proyek 35 Ribu MW

Be Bi Pro News, Jakarta - Sejak diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, sosok Rizal Ramli menjadi sorotan publik. Hal ini terkait pernyataan-pernyataanya yang kontroversial.

Selain mengkritisi aksi bisnis Garuda Indonesia membeli pesawat wide body Airbus 380 dinilai tidak cocok dan berpotensi merugikan perseroan, Rizal juga mengkritisi program pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) yang‎ dicanangkan Presiden Jokowi.

Menurut Rizal, target pemerintah membangun proyek kelistrikan 35 ribu MW terlalu besar. Maka dari itu, pemerintah akan melakukan evaluasi atas target tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menanggapi omongan menteri barunya tersebut dengan santai. JK meminta Rizal untuk terlebih dahulu memahami mengenai proyek tersebut sebelum menyampaikan pernyataan ke umum.

Karena membangun pembangkit dengan kapasitas 50 ribu MW sangat mungkin dilakukan.

"Sebagai menteri harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal (proyek pembangkit listrik 35 ribu MW) tapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50 ribu MW pun bisa dibuat," kata JK di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen.

"‎Jangan bicara tanpa paham persoalan, itu berbahaya," tambah dia.

Menurut JK, listrik merupakan prasarana yang harus ada sebelum ‎membangun sarana-sarana lain. Terkait dengan tudingan sebagai proyek pribadi, JK menjelaskan pernyataan tersebut merendahkan Presiden Jokowi.

"‎Malah kalau begitu mengurangi kewibawaan presiden. Karena yang resmikan kan presiden, bukan saya. Policy pemerintah, Pak Jokowi yang meresmikannya, berarti memandang kurang pantas Pak Jokowi kalau begitu kan," jelas JK.

Membalas pernyataan Wapres JK tersebut, Rizal malah meminta JK untuk menemuinya dan berdebat di depan umum mengenai program pembangkit listrik 35 ribu MW itu.

"Kalau mau paham, minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum‎," tantang Rizal di Istana Kepresiedenan, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

‎Ditegur Jokowi

Rizal Ramli sebelumnya juga mengkritik ‎rencana pembelian pesawat Airbuss 350 oleh Garuda Indonesia. Menurut dia, rencana itu harus dibatalkan karena takut membuat bangkrut Garuda.

Atas pernyataan itu, JK menyampaikan Rizal telah ditegur oleh Jokowi (soal garuda).‎ "Itu sudah ditegur oleh presiden, makanya paham dulu, tidak pernah beli, baru penandatanganan letter of intent, saya berminat, bukan kesepakatan jual beli," tandas JK.

Hal ini dibenarkan Anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengungkapkan teguran itu disampaikan Jokowi langsung ke Rizal Ramli melalui telepon.

‎"Pak Presiden juga sudah menegur menelepon Pak Rizal Ramli waktu itu mempermasalahkan soal pengadaan soal pesawat," kata Teten di Istana Merdeka Senin (17/8/2015) malam.

Teten menuturkan, Presiden mengimbau kepada para jajaran menterinya jika ingin mengoreksi kebijakan kementerian lainnya, lebih baik dibicarakan di internal terlebih dahulu, tidak langsung disampaikan melalui media masa.

Menurut Teten, komentar yang dilayangkan langsung melalui media dapat mempengaruhi minat investasi ke Indonesias ecara keseluruhan, mengingat pasca reshuffle kinerja para menteri ekonomi menjadi sorotan.

"Presiden‎ menghendaki kritik menteri yang satu ke yang lain bagus dalam hal koreksi tapi tidak elok jika disampaikan lewat media, lagi pula bisa bertemu, kegaduhan seperti itu kurang bagus, pemerintah sedang bersemangat menarik investasi, pemerintahan harus solid dan kompak," kata Teten.





Sumber: Liputan6.com

Baca Selengkapnya »

Reaksi Jokowi Terhadap Komentar Rizal Ramli soal Garuda Indonesia

Be Bi Pro News, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memastikan telah menegur Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli terkait komentarnya mengenai rencana bisnis PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengungkapkan teguran itu disampaikan Jokowi langsung ke Rizal Ramli melalui telepon.

‎"Pak Presiden juga sudah menegur menelepon Pak Rizal Ramli waktu itu mempermasalahkan soal pengadaan soal pesawat," kata Teten di Istana Merdeka semalam yang ditulis, Selasa (18/8/2015).

Teten menuturkan, Presiden mengimbau kepada para jajaran menterinya jika ingin mengoreksi kebijakan kementerian lainnya, lebih baik dibicarakan di internal terlebih dahulu, tidak langsung disampaikan melalui media masa.

Menurut Teten, komentar yang dilayangkan langsung melalui media dapat mempengaruhi minat investasi ke Indonesias ecara keseluruhan, mengingat pasca reshuffle kinerja para menteri ekonomi menjadi sorotan.

"Presiden‎ menghendaki kritik menteri yang satu ke yang lain bagus dalam hal koreksi tapi tidak elok jika disampaikan lewat media, lagi pula bisa bertemu, kegaduhan seperti itu kurang bagus, pemerintah sedang bersemangat menarik investasi, pemerintahan harus solid dan kompak," kata Teten.

Seperti diketahui Rizal Ramli meminta pemerintah selaku pemegang saham PT. Garuda Indonesia Tbk (GIAA) membatalkan pembelian pesawat jenis Airbus A350. Rizal beralasan, langkah tersebut diambil supaya pemerintah tidak menderita rugi.

"Beberapa minggu lalu saya ketemu Presiden saya minta tolong. Saya tidak ingin Garuda Indonesia bangkrut lagi karena sebulan lalu pinjam US$ 44,5 miliar dari China Aviation Bank untuk membeli Airbus A350 sebanyak 30 buah," kata dia.

Dia menuturkan, pesawat itu hanya cocok untuk penerbangan jarak panjang seperti Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa. Padahal, tingkat keterisian untuk rute tersebut minim.

"Itu hanya cocok Jakarta- Amerika dan Jakarta-Eropa. Pengalaman PT Garuda Indonesia Tbk selama ini punya Jakarta-Amsterdam dan Jakarta-London penumpangnya 30 persen," tutur Rizal.

Berkaca pada pengalaman rekan sewilayah Singapore Airlines yang memiliki rute sama. Dia mengatakan maskapai tersebut juga mengalami rugi. "Saya katakan pada Presiden, 'Mas Singapore Airlines sekarang babak belur," kata Rizal Ramli.

Karena itu, pihaknya meminta membatalkan pembelian tersebut dan fokus untuk penerbangan domestik dan Asia. "Saya minta batalkan pembelian itu ganti pesawat lebih rendah kelasnya. Kita kuasai dulu pasar domestik," ujar Rizal

Sumber: Liputan6.com

Baca Selengkapnya »

JK: Rizal Ramli Belajar Dulu Sebelum Komentar

Be Bi Pro News, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengkritik target pemerintah yang ingin membangun pembangkit listrik 35 ribu MW. Rizal pun meminta target itu dievaluasi.

‎Terkait kritik tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK meminta Rizal belajar lebih dahulu sebelum berkomentar. Karena membangun pembangkit dengan kapasitas 50 ribu MW sangat mungkin dilakukan.

"Sebagai menteri harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal (proyek pembangkit listrik 35 ribu MW) tapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50 ribu MW pun bisa dibuat," kata JK di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

"‎Jangan bicara tanpa paham persoalan, itu berbahaya," tambah dia.

Menurut JK, listrik merupakan prasarana yang harus ada sebelum ‎membangun sarana-sarana lain. Terkait dengan tudingan sebagai proyek pribadi, JK menjelaskan pernyataan tersebut merendahkan Presiden Jokowi.

"‎Malah kalau begitu mengurangi kewibawaan presiden. Karena yang resmikan kan presiden, bukan saya. Policy pemerintah, Pak Jokowi yang meresmikannya, berarti memandang kurang pantas Pak Jokowi kalau begitu kan," jelas JK.

‎Ditegur Jokowi

Rizal Ramli sebelumnya juga mengkritik ‎rencana pembelian pesawat Airbuss 350 oleh Garuda Indonesia. Menurut dia, rencana itu harus dibatalkan karena takut membuat bangkrut Garuda.

Atas pernyataan itu, JK menyampaikan Rizal telah ditegur oleh Jokowi.‎ "Itu sudah ditegur oleh presiden, makanya paham dulu, tidak pernah beli, baru penandatanganan letter of intent, saya berminat, bukan kesepakatan jual beli," tandas JK.

Sebelumnya, Rizal Ramli menyatakan target pemerintah membangun proyek kelistrikan 35 ribu megawatt (MW) terlalu besar. Maka dari itu, pemerintah akan melakukan evaluasi atas target tersebut.

"Target 35 ribu MW dan sisa target masa SBY 7 ribu MW. Total 42 ribu MW itu akan sulit. Saya minta untuk ESDM, Dewan Energi Nasional akan dievaluasi ulang mana yang betul-betul masuk akal. Jangan kasih target tinggi tapi dicapainya susah," kata Rizal, Kamis 13 Agustus.

Dia menuturkan, ada beberapa masalah yang membuat pembangunan listrik bakal sulit tercapai. Menurutnya, pengembangan listrik tidak bisa hanya mengandalkan PT PLN (Persero), kemudian persoalan harga yang relatif rendah sehingga membuat investor enggan bangun listrik. Terakhir, masalah ganti rugi lahan yang menghambat proyek pengembangan listrik.





Sumber: Liputan6.com

Baca Selengkapnya »

Rizal Ramli Evaluasi Target Ambisius Proyek 35 Ribu MW

Be Bi Pro News, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyatakan target pemerintah membangun proyek kelistrikan 35 ribu megawatt (MW)terlalu besar. Maka dari itu, pemerintah akan melakukan evaluasi atas target tersebut.

"Target 35 ribu MW dan sisa target masa SBY 7 ribu MW. Total 42 ribu MW itu akan sulit. Saya minta untuk ESDM, Dewan Energi Nasional akan dievaluasi ulang mana yang betul-betul masuk akal. Jangan kasih target tinggi tapi dicapainya susah," kata dia di Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Dia menuturkan, ada beberapa masalah yang membuat pembangunan listrik bakal sulit tercapai. Menurutnya, pengembangan listrik tidak bisa hanya mengandalkan PT PLN (Persero).

"Mau tidak mau harus dengan swasta domestik dan asing," tuturnya.

Kemudian, persoalan harga yang relatif rendah. Harga yang rendah membuat para investor enggan untuk bangun listrik.

"Masalah harganya memang tidak menarik. Hanya US$ 6 sen karena dia dapatin konsesinya dia nggk bangun, karena secara ekonomi finansialnya belum visible," jelasnya.

Terakhir, masalah lahan. Menurutnya, istilah ganti rugi sangat tidak tepat karena menghambat proyek pengembangan listrik.

"Soal lahan yang selalu ribet, Pak Jokowi sudah bagus jangan pakai ganti rugi artinya rugi mulu ganti konsepnya ganti untung," tandas dia.





Sumber: Liputan6.com

Baca Selengkapnya »

Proyek Listrik 35 Ribu MW di Mata Investor China

Be Bi Pro News, Buleleng - Jokowi telah mencanangkan mencanangkan proyek kelistrikan 35 ribu megawatt (MW) yang ditargetkan rampung dalam lima tahun ke depan. Proyek ini dibangun demi meningkatkan rasio elektrifikasi nasional.

Bagaimana tanggapan investor asal China dengan program tersebut?

Chairman Of China Huadian Enginering Co. Limited Sun Qingsong mengatakan, investor China telah mendapat informasi proyek tersebut saat Presiden Joko Widodo bersama beberapa Menterinya berkunjung ke China.

"Presiden Jokowi sudah ke Tiongkok dengan beberapa kementerian. Ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)," kata Qingsong saat menghadiri peresmian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, Bali, Selasa (11/8/2015).

Mendengar kabar tersebut, Qingsong menyambut baik dan berminat menanamkan modal untuk berperan dalam pembangunan pembangkit 35 ribu MW.

"Pihak kami menyambut sangat positif. Kami sudah melakukan studi terhadap program ini dan mudah-mudahan bisa ikut berinvestasi dalam proyek ini," tuturnya.

Menurutnya, Hudian siap mengeluarkan teknologi pembangkit canggih untuk berperan dalam proyek yang porsi paling besarnya dilakukan oleh swasta tersebut.

"Kita bisa menggunakan teknologi yang termutakhir di dunia internasional dan membantu Indonesia mencapai target yang sesuai dengan kebutuhan listrik di dalam negeri," pungkasnya.

Sekedar informasi, pemerintah telah menetapkan 109 proyek yang masuk dalam proyek 35 ribu MW selama periode 2015 hingga 2019. Tak hanya dikerjakan PLN, proyek ini juga bakal digarap pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP).

Dikutip dari publikasi PLN, dari 109 proyek tersebut, sekitar 74 proyek pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 25.904 MW yang dikerjakan dengan skema pengembang listrik swasta dalam lima tahun ke depan dan 35 proyek lainnya berdaya 10.681 MW dikerjakan PLN.

Total kebutuhan pendanaan untuk pembangunan pembangkit listrik selama 2015-2019 sebanyak Rp 1.127 triliun, di mana Rp 512 triliun di antaranya dari PLN dan Rp 615 triliun dari swasta dalam skema IPP.

Pendanaan PLN diperuntukkan bagi proyek pembangkitan Rp 199 triliun dan transmisi serta gardu induk Rp 313 triliun. Sementara, kebutuhan pendanaan IPP Rp615 triliun seluruhnya untuk pembangkitan.





Sumber: Liputan6.com

Baca Selengkapnya »