Meneropong Komunisme dalam Angka-angka

Be Bi Pro News, Jakarta - Berikut ini merupakan isi tulisan tentang sejarah tentang angka kematian yang disebabkan oleh munculnya Komunisme di muka bumi ini. Berikut tulisan yang dikarang Oleh: Taufiq Ismail

[Dari Chang Halliday (2006), Courtois (2000), Nihan (1991), Ratanachaya (1996), Rummel (1993)].

Komunisme telah membantai 120 juta manusia di 75 negara, sepanjang 1917-1991, itu artinya rata-rata 1.621.621 orang dalam setahun atau sekitar 4.504 orang dalam sehari atau sekitar 3 orang per menit atau 20 detik per orang, yang berlangsung selama 74 tahun di 75 negara.

Komunisme juga melakukan kudeta di 75 negara, negara bagian, pulau dan kota selama 69 tahun (1918-1987) sepanjang abad ke-20, dan mereka berhasil mendirikan 28 negara komunis di dunia.

Pembantai paling raksasa dalam sejarah dunia;
Rezim Uni Sovyet yang menghabisi 61.000.000 orang. Dari jumlah itu Stalin bertanggung-jawab terhadap 43.000.000 orang, (sekitar 39.000.000 orang mati di kamp kerja paksa).

Pembantai raksasa kedua dalam sejarah dunia;

Rezim Kamboja di bawah partai Khmer Rouge pimpinan Pol Pot, April 1975 - Desember 1978 membantai  2.000.000 orang (28,57 %) dari jumlah penduduknya yang berjumlah 7.000.000 Orang

Pembantai raksasa ketiga dalam sejarah dunia;

Rezim komunis Cina, sejak 1949 sampai 1987 (revolusi kebudayaan), yang membunuh lebih dari 1.000.000 warganya sendiri.

Ingat!!!

Komunisme membantai 120 juta manusia di 75 negara, sepanjang 1917-1991, rata-rata 1.621.621 orang dalam setahun, 4.504 orang dalam sehari atau 3 orang per menit atau 20 detik per orang, selama 74 tahun.

Partai komunis Khmer Rouge telah membantai 2.000.000 orang dalam 44 bulan, itu berarti; 45.454 orang perbulan atau 1515 orang perhari atau 63 orang perjam atau 1 orang permenit selama 3 ½ tahun, (April1975 - Des. 1978).

Total korban komunisme (1917-1991) yang di bantai adalah 120.000.000 orang. Total korban seluruh perang dunia dan perang lokal abad XX 38.000.000 orang, sepertiga korban komunisme.

Korban nyawa akibat keganasan komunisme tiga kali lipat lebih banyak dari korban seluruh perang di dunia sejak Nabi Adam sampai sekarang yaitu; korban perang dunia I, perang dunia II, Korea, Vietnam, Iraq, Afghanistan, Palestina, Libanon digabung menjadi satu.

Penduduk 28 negara komunis melarikan diri dari negara mereka sebagai pengungsi sebanyak 35.000.000 orang, itu disebabkan oleh karena kemelaratan dan tak tahan ditindas, 1917 – 1971.

Empat algojo raksasa komunis:

Lenin (500.000, 1917-1923)

Stalin (43 juta, 1925-1953), *)

Mao Tse-Tung (70 juta, 1947-1976) *) dan

Pol Pot (2 juta orang, 1975-1979).*)

Sebagian diantaranya kematian karena kelaparan, kegagalan panen dan ekonomi.

Korban nyawa akibat keganasan komunisme tigakali lipat lebih banyak dari korban seluruh perang di dunia sejak Nabi Adam sampai sekarang yaitu; korban perang dunia I, perang dunia II.

Tak banyak yang tahu bahwa Adolf Hitler pengagum Josef Stalin dan dia mengaku berguru dari Stalin.

Hitler membantai 25.600.000, Stalin 43.000.000.

Dua anak muda jerman, Karl marx (30 tahun) dan Friedrich Engels (28 tahun) menerbitkan buku manifesto komunis (1848). Mereka menulis terang-terangan bahwa tujuan ideologi mereka adalah “Merebut Kekuasaan dengan Kekerasan”. Tapi partai komunis di seluruh dunia menutup-nutupi ini, berdusta dan menggantinya dengan istilah muluk-muluk.

Akhirnya 24 negara sosialis-komunis itu di tahun 1991 bubar berantakan.

• RRC dan Vietnam berkhianat secara ideologis karena mengambil jalan kapitalisme dan kini menjadi makmur.
• Korea Utara dan Cuba bertahan secara ideologis dan rakyatnya tetap melarat sengsara sampai sekarang.

Di seluruh dunia ideologi ini sudah gagal total, tidak laku lagi dijual, karena ideologi ini haus darah, pandang enteng nyawa manusia, anti Tuhan, immoral, anti perdamaian dan pura-pura pro demokrasi.

Ideologi haus darah ini, yang pada 1926, 1948 dan 1965 mencoba merebut kekuasaan dan gagal, telah dilarang di Indonesia sejak 1966. Tetapi ideologi ini, diam-diam bergerak terus atas dasar dendam.

Note :

Saat ini komunisme sedang memperoleh angin segar untuk tumbuh, berkembang dan akhirnya bisa panen raya.

Baca Selengkapnya »

Said Aqil Siradj Menuduh Beberapa Jenderal TNI Menganut Faham Ekstrim

Video Said Aqil Siradj Menuduh Beberapa Jenderal TNI Menganut Faham Ekstrim 

Be Bi Pro News, Jakarta - Banyak beredar di media sosial soal video ceramah Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU yang menuduh beberapa Jenderal Purnawirawan TNI menganut faham ekstrim.

Seperti yang telah dilansir oleh intelijen.co.id, seorang pemikir Islam mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan fitnah. Berikut kutipan pernyataan Pemikir Islam Ibnu Masduki.

"Pemikir Islam Muhammad Ibnu Masduki turut mengomentari pernyataan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirodj yang tersebar di sosial media, soal “jenderal Islam ekstrim”.

Menurut Ibnu Masduki, tanpa fakta yang jelas, bisa dikatakan Kyai Said telah menyebarkan fitnah. “Yang disebut Kiai Said itu terkenal dengan Jenderal Hijau dan tidak punya faham Islam ekstrim,” tegas Ibnu Masduki kepada intelijen (13/07).

Ibnu Masduki menegaskan bahwa jenderal yang disebut Kyai Said, di antaranya Kivlan Zein dan ZA Maulani mempunyai jasa yang besar bagi bangsa Indonesia. “Kivlan Zein punya jasa dalam pembebasan sandera di Filipina Selatan, Kyai Said apa?” tanya Ibnu Masduki.

Kata Ibnu Masduki, sangat tidak mungkin almarhum ZA Maulani, Kivlan Zein maupun lainnya berfaham Isslam ekstrim, karena faktanya tokoh-tokoh itu bisa sampai berpangkat jenderal. Untuk menjadi jenderal harus melalui berbagai tahap.

“Untuk memiliki pangkat jenderal itu ada sekolah dan seleksi yang sangat ketat, semua berideologi Pancasila dan NKRI, tidak ada Islam ekstrim,” tegas Ibnu Masduki.

Saat ini beredar video di Youtube yang berisi pernyataan KH Said Aqil Siradj. Said menyebut TNI disusupi jenderal berfaham Islam ekstrim. Tiga nama yang disebut Kyai Said, yakni ZA Maulani (Mantan Kepala Bakin), Kivlan Zen, dan Samsul Ma’arif.

Kyai Said juga menyebut nama Sudi Silalahi sebagai jenderal yang memback-up kelompok Majelis Tafsir Al Quran (MTA). MTA di Solo ini menurut Kyai Said bukan Tafsir Al quran tetapi tafsir provokasi."

Berikut Videonya;

Namun sampai berita ini di rilis, belum ada tanggapan dan tindak lanjut dari para Jenderal tersebut.

Baca Selengkapnya »

Kivlan Zen Menegaskan Bahwa Peristiwa G30S/PKI Sebagai Pemberontakan

Be Bi Pro News, Jakarta - Pasca penangkapan para aktivis pada 2 Desember 2016 kemarin, atas tuduhan kasus makar yang di tujukan kepada mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen dan kawan-kawan, kini mulai sepi pemberitaan tentang sosok kivlan. Bahkan beberapa hari setelah tuduhan tetsebut, kivlan kembali membebaskan sandera di Filiphina. Akan tetapi tetap saja hakan dari pemberitaan media. Selama kurun waktu beberapa tahun ini, kivlan selalu mengangkat isu tentang kebangkitan Komunis.

Imbas dari situ kivlan sudah mulai jarang muncul di media dan Komunis kini seolah semakin berani, bahkan dalam sebuah judul berita online yang di muat oleh beberapa media dengan judul "Tanggapi Ucapan Rizieq Kapolda Metro Tegaskan PKI Sudah Tidak Ada"

Mengingat pada kegiatan dalam suatu kesempatan acara Dialog Publik yang di selenggarakan oleh Angkatan 66 dan Gerakan Satu Indonesia di Graha 66 Taman Ismail Marjuki (TIM) Selasa, 29 Maret 2016 yang lalu Kivlan menuturkan, peristiwa G30S/PKI tahun 1965 bukan sekedar kekisruhan rakyat.

“Peristiwa G30S/PKI tahun 1965 bukan sekedar kekisruhan, akan tetapi sebuah usaha kudeta dan tindakan makar terhadap Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) untuk mengkhianati asas kenegaraan,” ungkap Kivlan.

Berdasarkan fakta sejarah tersebut, Kivlan menilai tindakan Komnas HAM yang menyudutkan pemerintah RI untuk meminta maaf kepada PKI merupakan tindakan yang naif. Naifnya lagi, kata dia, adanya pemutarbalikkan sejarah dengan ditulisnya tulisan dan l diterbitkannya secara massal melalui majalah ‘Historia’ dan beredar secara bebas di toko-toko buku di seluruh Indonesia, yang menyebut bahwa kisah pemberontakan dan pembantaian yang dilakukan PKI sebagai sebuah sejarah ‘kepahlawanan’.

“Tindakan tersebut melukai perjuangan angkatan 66 sebagai pelaku sejarah, sekaligus memutarbalikkan bukti sejarah perjuangan angkatan 66", ujar Kivlan.

Pembunuhan kaum alim ulama yang dilakukan oleh PKI, pembunuhan sadis kepada Tujuh Jendral TNI AD di Lubang Buaya, pemaculan kepala para anggota TNI AD yang tertangkap oleh PKI, seakan ditutup-tutupi. Kivlan menilai sepertinya hal-hal tersebut disembunyikan oleh orang-orang pengusung Komunisme Gaya Baru (KGB) saat ini demi memperjuangkan kembalinya faham komunis di bumi Indonesia.

“Saatnya angkatan 66 bangkit untuk menyangkal pemutarbalikan fakta sejarah tersebut dalam sebuah aksi nyata dan bukan lagi sebatas retorika belaka", tegas Kivlan

Oleh karena itu, dialog interaktif yang diadakan di DPP Laskar Ampera Angkatan 66 menghasilkan deklarasi bersama, antara lain:

1. Menolak keras rencana pencabutan TAP MPR/MPRS No.25/1966 tentang larangan Partai Komunis Indonesia.

2. Menolak keras pencabutan UU No.27/1999 tentang makar dan larangan penyebaran ajaran komunisme/marxisme dan leninisme.

3. Melakukan interupsi keras terhadap Komnas HAM sebagai pihak yang telah melukai sekaligus mengkerdilkan perjuangan dan pengorbanan rakyat di tahun 1966.

Dalam hal ini, Mayjend TNI (purn) Kivlan Zen beserta seluruh elemen komponen angkatan 66 mengajak anak-anak muda bangsa agar tidak terpengaruh dengan propaganda KGB yang terus berusaha merusak tatanan negeri ini.

“Mereka berbicara tentang teori hak asasi, akan tetapi kita bicara dengan data dan fakta sejarah. Mereka juga selalu menghindari pertemuan langsung dengan kita. Maka sekarang saatnya kita yang datang menghampiri mereka agar mata mereka terbuka akan sejarah tentang kebrutalan PKI, bukannya ‘kepahlawanan’ omong kosong seperti yang mereka propagandakan,” papar Kivlan sambil mengakhiri acara tersebut. (UAK)

Baca Selengkapnya »

Demokrat Dukung Pembentukan Pansus Selidiki Kasus Makar

Kivlan Zen Cs menemui perwakilan DPR RI terkait kasus makar.

Be Bi Pro News, Jakarta - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto, menanggapi usulan agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki kasus makar. Langkah itu untuk menjawab apakah kasus tersebut telah berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau tidak.

"Kami komisi hukum berdasarkan kajian utuh ketika ingin membuat Pansus. Ada yang mendasari kenapa dibentuk, apakah ada penyelewengan. Kalau landasan kami nilai cukup substansi, tidak tertutup kemungkinan dibentuk Pansus," kata Didik di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 12 Januari 2017.

Meski begitu, ia menekankan penegakan hukum tetap harus dijunjung tinggi dan tak boleh tebang pilih. Sehingga juga tak boleh pandang bulu apalagi ada intervensi kekuasaan.

"Dalam konteks makar, kalau ada gerakan makar maka wajib diperangi. Ketika ada seseorang diduga melakukan makar harus objektif dan rasional jelaskan seterang-terangnya," kata Didik.

Sebab, ia menilai, makar bukan hanya ketika ada peristiwa atau niat tapi berbentuk gerakan yang secara rasional bisa dianalisis sebagai gerakan yang membahayakan. Penyidik nantinya akan menilai apakah memang membahayakan atau gerakan pemikirannya sudah mempengaruhi gerakan publik yang mengarah pada makar atau belum.

"Ini parameter yang kita ingin penyidik objektif melihat secara utuh. Jangan ada warga negara ingin bersuara berbeda dengan pemerintah dan penguasa dianggap makar. Kalau itu yang terjadi ini potret buruk pertumbuhan demokrasi kita, karena pertumbuhun demokrasi jadi kewajiban kita, termasuk eksekutif tak boleh berangus rakyat untuk legalkan kekuasaan," kata Didik.

Ia menegaskan, tak boleh penguasa melegalkan sesuatu yang melangar hukum dengan mengatasnamakan hukum dan memberangus lawan-lawan politiknya. Kalau itu yang terjadi maka bisa disebut sebagai bencana besar demokrasi Indonesia.

"Kami sepenuhnya mendukung langkah pemerintah dalam penegakan hukum sepanjang transparan dan akuntabel," kata Didik.

Sebelumnya, sejumlah tersangka perbuatan makar mendatangi Gedung DPR pada Selasa 10 Januari 2016. Mereka datang untuk mengadu kepada DPR terkait tuduhan makar dari Kepolisian terhadap mereka.

Anggota Komisi Bidang Hukum DPR Wenny Warou merasa geli dengan argumen polisi dalam menjerat Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, dan lain sebagainya. Politikus Partai Gerindra itu pun menyarankan agar DPR membentuk Pansus untuk menyelidikinya. (UAK)

Baca Selengkapnya »

MENAG Dukung Kaum Sodom, Petisi Tuntut Mundur Muncul

Be Bi Pro News, Jakarta - "Menteri Agama Lukman Saifuddin Harus Mundur". Inilah judul yang terdapat di halaman change.org dalam upaya masyarakat mendesak Menteri Agama (Menag) agar mundur dari jabatannya karena sudah sangat menyalahi aturan dan norma-norma agama dengan cara mendukung aktivitas kaum sodom.

Seperti yang di ketahui melalui liputan-liputan media Online sebelumnya, pada acara ulang tahun Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) ke-22 yang juga diisi dengan pemberian penghargaan bagi LGBTIQ pada tanggal 26 Agustus 2016, Menteri Agama Lukman Saifuddin memberikan pidato kebudayaan dan dalam pidatonya Menteri Agama menyebut Indonesia sebagai bangsa yang bercirikan kemajemukan dan keberagaman, namun belakangan didera berbagai ancaman dari kalangan yang hendak memaksakan keseragaman.

Dalam halaman change.org terdapat ulasan yang dibuat oleh penulis petisi tersebut. Berikut ulasannya ;

"Kehadiran dan substansi pidato kebudayaan oleh Menteri Agama dalam acara yang dirangkai dengan penghargaan untuk pelaku LGBTIQ jelas menimbulkan tanda tanya besar terkait konsistensi sikap seorang Menteri Agama karena pernyataan Menteri Agama tersebut bertolak belakang dengan pernyataannya sendiri pada rapat antara Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama (17 Februari 2016). Di situ Menteri Agama menyatakan LGBT sebagai "masalah sosial yang mengancam kehidupan beragama, ketahanan keluarga, kepribadian bangsa, serta ancaman potensial terhadap sistem hukum perkawinan di Indonesia." Dan pada rapat itu pula Menteri Agama tegaskan bahwa "masalah LGBT mengancam generasi penerus." Bahkan, pungkas Menteri Agama, LGBT merupakan "ancaman bagi kehidupan bangsa Indonesia yang relijius." Selain itu, Kami menilai tindakan Menteri Agama ini sebagai manuver murahan sekaligus memalukan dari lembaga eksekutif terhadap nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai fundamental kehidupan bangsa, sila pertama Pancasila, yang semestinya dijaga keluhuran dan kelestariannya oleh seluruh rakyat Indonesia, terlebih oleh lembaga bernama Kementerian Agama.

Apabila Menteri Agama menjadikan hak azasi manusia sebagai tameng atas manuvernya tersebut, maka argumentasi tersebut serta-merta terpatahkan karena pada pasal 28 (J) ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia eksplisit tertulis, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Melalui petisi ini, kami menuntut Lukman Saifuddin untuk mengundurkan diri dari jabatan Menteri Agama Republik Indonesia. Pengunduran diri tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas sikap tidak hati-hati, tidak konsisten, dan tidak konsekuennya selaku Menteri Agama. Pengunduran diri Lukman Saifuddin dari kedudukan Menteri Agama itu tidak meniadakan keharusan baginya untuk menjelaskan kepada masyarakat perihal kekontrasan antara kehadirannya pada sesi penghargaan bagi LGBTIQ di acara Aliansi Jurnalis Indonesia dan pernyataannya pada acara rapat di Komisi 8 DPR RI. Secara rinci, Menteri Agama harus menjelaskan kepada publik perihal latar belakang, motivasi, dan tujuannya memberikan endorsement kepada LGBTIQ sebagai bentuk pengakuan bahkan apresiasi terhadap apa yang disebutnya sebagai kemajemukan bangsa.

Kita juga menasehati Menteri Agama Lukman Saifuddin untuk memohon ampun kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT melapangkan pintu ampunanNya.

Rizki Ikhwan

Untuk para pembaca yang ingin mendukung petisi tersebut Klik di sini...  (UAK)

Baca Selengkapnya »

Tedjo Edi Menentang Ahok

Be Bi Pro News, Jakarta - Mantan Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdjiatno, muncul ke publik. Tedjo datang menghadiri acara deklarasi Rumah Amanah Rakyat di Rumah Amanah Rakyat, Jalan Cut Nyak Dien, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu(24/8).

Seperti yang telah di ketahui sebelumnya bahwa acara deklarasi Rumah Amanah Rakyat tersebut menginginkan adanya pergantian kepemimpinan di DKI Jakarta. Pada prinsipnya mereka menolak Basuki Tjahja Purnama alias Ahok untuk kembali menjadi gubernur karena selama ini Ahok dianggap telah menindas rakyat.

Tedjo yang selama ini dikenal sebagai petinggi Partai Nasdem dan merupakan salah satu partai pengusung Ahok.

Ketika dikonfirmasi, mantan KSAL pada era SBY ini menegaskan bahwa dirinya sudah sudah tidak aktif lagi di Partai Nasdem. Sejak lengser dari kabinet, ia sibuk bertemu masyarakat. Kehadirannya di Rumah Amanah Rakyat adalah kehendak pribadinya.

“Saya sudah tidak aktif lagi di Nasdem. Saya fokus bertemu dengan masyarakat, dengan rakyat. Enggak ada kaitannya dengan siapapun, ini kita pribadi saja,” ujar Tedjo.

Tedjo mendukung kehadiran Rumah Amanah Rakyat sebagai wadah penyaluran aspirasi bagi masyarakat. Ia menegaskan akan selalu mendukung perjuangan rakyat. Gerakan ini juga bukanlah gerakan makar yang ingin menjatuhkan pemerintah saat ini.

"Tapi tolong diingat ini tidak bermaksud untuk makar. Kita meluruskan konstitusi yang benar seperti apa, sisi kenegaraan seperti apa" terang Tedjo.

Tedjo juga menegaskan bahwa negara Indonesia adalah milik rakyat, bukanlah milik penguasa atau pengusaha. Untuk itu ia ingin menjadi bagian dalam membantu rakyat berjuang menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Paling penting baginya adalah, rakyat bersama-sama mencari solusi dan tidak hanya menyalahkan pemerintah.

"Mungkin dari rakyatnya enggak nyampe, ya kita bantu sampaikan. Kita mendukung pemerintahlah. Pemilik negara ini bukanlah penguasa ataupun pengusaha, tapi kita semua rakyat, kita berhak menyampaikan semua aspirasi" tutup Tedjo. (UAK)

Baca Selengkapnya »

Golkar Merapat ke Partai Komunis Cina (PKC)

Pertemuan Partai Komunis China (PKC) dengan Partai Golkar di Wanshou Hotel, Beijing

Be Bi Pro News, Beijing - Delegasi pengurus Golkar yang diundang ke China merapat ke Partai Komunis Cina (PKC).

Pada saat pertemuan dalam diskusi antara PKC dan Golkar di Wanshou Hotel, Beijing, Senin (29/8/2016), peneliti senior PKC Zhang Shiyi bercerita tentang aspek-aspek manajemen partai yang dianut PKC. Salah satunya adalah meningkatkan semangat antikorupsi.

"Istilahnya 'harimau' atau 'lalat' harus dihabisi. Harimau itu istilah untuk koruptor besar dan lalat untuk koruptor kecil," kata Zhang.

Sejak kongres PKC ke-18 pada November 2012 silam, banyak 'harimau' sudah ditangkap. Beberapa di antaranya adalah pejabat tingkat tinggi seperti anggota tetap politburo, gubernur, hingga komisi militer.

Zhang menuturkan bahwa PKC sejak 2 tahun lalu sudah menerbitkan berbagai peraturan untuk menekan angka korupsi. Ada peraturan self-discipline hingga pertanggunjawaban.

"Di China banyak fenomena korupsi, tapi PKC sekarang semakin meningkatkan sanksi ke koruptor," ujarnya.

Salah satu anggota delegasi yaitu Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily sempat bertanya soal mekanisme pengawasan di internal partai yang dilakukan oleh PKC. Termasuk soal lembaga pengawasan khusus yang dimiliki PKC.

"Kami punya lembaga yang khusus menangani permasalahan dan disturbing (gangguan). Namanya komisi pengawasan dan disiplin komite sentral PKC," jelas Wang.

Lembaga pengawasan itu tidak hanya ada di tingkat pusat, melainkan juga di tingkat kota dan distrik. Pimpinan lembaga ini yang menjadi kunci pemberantasan korupsi di PKC.

"Dia (pimpinan lembaga pengawasan) kalau tidak ada di TV selama sebulan, berarti akan ada 'harimau' yang akan jatuh," ujarnya.

Delegasi Pengurus Golkar berada di China atas undangan dari International Department Communist Party of China (IDCPC). Sebelum ke Beijing, delegasi juga sudah mengunjungi 3 kota di China yaitu Nanjing, Nantong, dan Xi'an.

Delegasi terdiri dari Ketua DPP Golkar Meutya Viada Hafid sebagai ketua delegasi, Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily, Ketua Departemen Hubungan Luar Negeri Golkar Emmalia Natar, Wasekjen Golkar Melki Laka Lena, Wabendum Golkar Selina Gita, Wabendum Golkar Sari Yuliati.

Pertemuan Partai Komunis China (PKC) dengan Partai Golkar di Wanshou Hotel, Beijing.

Kemudian Wabendum Golkar Ernawati Tahang, Ketua Departemen Otonomi Khusus Golkar Fauziah Pujiwatie, Anggota Departemen Pembangunan Daerah dan Pedesaan Marleen Jeanne Petta, serta Ketua Departemen Organisasi Golkar Rofiqul Umam. 

Ada pula Sekjen Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Andi Nursyam Halid, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri AMPG Syafaat Perdana, serta Wabendum AMPG Siti Harumi Prima Sari.




Sumber ; detik.com

Baca Selengkapnya »

Polisi Semakin Brutal, 1 Warga Karo Tewas Dan Puluhan Luka-luka Akibat Peluru Tajam

Seorang Warga Desa Lingga Tewas Akibat Bentrok Dengan Polisi

Be Bi Pro News, Kab. Karo - Bentrokan berdarah pecah di Kabupaten Karo, Sumut. Ratusan warga Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, mendatangi Polres Karo. Mereka melempari mapolres dengan batu, Jumat malam (29/7/2016).

Kondisi pun semakin mencekam saat polisi membalas lemparan batu warga dengan tembakan peringatan ke udara dan tembakan peluru tajam. Pada akhirnya warga dapat dipukul mundur. Satu orang warga yang belum diketahui identitasnya tewas dan puluhan orang terluka akibat kejadian tersebut.

“Ketika kami mendatangi Mapolres, ada sebagian warga yang emosi sehingga terjadi pelemparan batu, polisi juga membalas kami pakai senjata dengan peluru tajam sehingga mengakibatkan 1 orang meninggal dan puluhan lainnya terluka.” ujar Kepala Desa Lingga.

Saat ini ratusan polisi berjaga-jaga di Mapolres Karo untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.

Penyerangan Mapolres Karo ini berawal dari kerusuhan di lokasi pembangunan perumahan pengungsi Gunung Sinabung (Relokasi Tahap II) di Desa Lingga. Perumahan tersebut diperuntukkan bagi warga empat desa terdampak erupsi Sinabung, yakni Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Gamber, dan Desa Kutatonggal.(UAK)

Baca Selengkapnya »

Setelah Menghina Lambang Negara, Zaskia Gotik Dipilih Jadi Duta Pancasila

Be Bi Pro News, Jakarta - Masyarakat Indonesia kembali dihebohkan oleh pemberitaan yang tentang Penyanyi dangdut Zaskia Gotik. Pasalnya setelah beberapa waktu lalu Zaskia Gotik diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya karena melecehkan Lambang Negara Republik Indonesia ketika tampil di sebuah acara tv swasta, kini ia dipilih menjadi Duta Pancasila oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR.

"Saya sendiri sudah ketemu Mbak Zaskia dan pengacaranya. Saya dorong 'Mbak Zaskia sekalianlah Anda jadi Duta Pancasila," kata Ketua Fraksi PKB di MPR, Abdul Kadir Karding, dalam kegiatan pembekalan Pancasila kepada pekerja seni di Nusantara V gedung DPR/MPR RI, Kamis (7/4/2016).

Sebagai duta, kata karding, Zaskia nantinya dapat ikut mengampanyekan tentang Pancasila bersama MPR kepada masyarakat.

"Nanti soal diskusinya bareng-bareng kita boleh. Sekarang banyak tempat untuk berdiskusi soal Pancasila," lanjut karding.

Karding menjelaskan, bahwa pihaknya memilih Zaksia karena penyanyi dangdut itu merupakan pekerjaan seni dan juga sebagai figur publik yang dianggap bisa membrerikan pengaruh kepada masyarakat dan mempunyai akses kuat ke media.

"Pekerja seni itu sekali ngomong punya dampak besar. Kalau politisi belum tentu. Jadi mereka ini sangat strategis kami dorong untuk menjadi duta-duta," tuturnya lagi.

Menurut Karding, menjadi Duta Pancasila juga bisa menjadi media pembelajaran bagi Zaskia untuk bisa lebih memahami lagi mengenai Pancasila sebagai dasar negara.

"Saya memaafkan. Cara untuk penyelesaiannya kan tidak harus dengan hukum. Tapi bagi PKB kalau ada permasalahan seperti ini kita ingin menyelesaikan adalah dengan persuasi," paparnya.

Karding menambahkan, PKB justru mendorong Zaskia untuk bersemangat mempelajari Pancasila.

"Lalu sebagai pekerja seni bisa memberi contoh yang baik. Apalagi kalau sampai jadi duta, itu luar biasa. Itukan hikmah dari apa yang terjadi," lanjutnya. (uak)

Baca Selengkapnya »

Kivlan Zen Mengingatkan Pemerintah

Be Bi Pro News, Jakarta - Kali ini masyarakat Indonesia khususnya DKI Jakarta di hebohkan dengan permasalahan pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap regulasi angkutan umum yang melegalkan aplikasi jasa angkutan umum melalui online yang tidak memiliki ketentuan yang ada dan menganak tirikan angkutan umum yang berbasis konvensional dengan berbagai jenis dan ragam perijinan.

Atas kebijakan dan pembiaran tersebut akhirnya mengorbankan rakyat kecil sehingga ketika para awak angkutan konvensional melakukan aksi yang berbuntut pada saling serang antara pelaku jasa angkutan umum online melawan pelaku jasa angkutan umum konvensional, kemarin pada hari selasa, 22 Maret 2016.

Hal ini menggugahkan hati mantan Kaskostrad, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen. Kivlan merilis tulisan melalui fanpage facebooknya Kivlan Zen dengan mengungkapkan bahwa kejadian kemarin yang di sebut Kivlan adalah Kerusuhan Sosial Jalanan merupakan imbas dari sikap pemerintah yang memberikan ijin langsung secara lisan dengan cara mengundang para pelaku jasa angkutan umum online ke istana.

"Buntut dari ijin langsung secara lisan dan langsung diberikan dari Istana Negara dengan cara mengundang pengemudi online ke Istana adalah kerusuhan sosial dijalanan yang terjadi pada selasa, 22 maret 2016 kemaren". Ungkap Kivlan didalam FanPage Facebooknya hari ini, rabu 23 maret 2016.

"BAGAIMANA ini???

Kalau keadilan tersebut di jalankan dengan pelanggaran hukum yang di perlihatkan secara terang terangan dari Istana Negara, maka rakyat juga akan mencontoh nya". Lanjut Kivlan.

"Sudah puluhan kali pejabat negara ini mempertontonnya.

Kepemimpinan sabda ku adalah hukum yg harus dijalankan seperti pada era Bung Karno yang berujung pada kerusuhan sosial di tahun 1965 dan karena ketidakadilan sosial maka ujungnya kerusuhan sosial seperti tahun 1998". Imbuhnya

Kivlan juga menambahkan, "Masak mau jatuh ke lubang yang sama lagi?"

Pada tulisan tersebut Kivlan juga mengingatkan kepada pemerintah agar sadar, berbuat adil dan tidak melanggar hukum serta tidak sombong dan takabur ketika megang kekuasaan.

"Wahai pemimpin sadarlah, berbuatlah adil dan tidak melanggar hukum, jangan sombong dan takabbur dalam memegang kekuasaan."

Masih ada PR yang harus di selesaikan seperti PPP, Golkar, PSSI dan masih banyak lagi tindakan melawan hukum yang di lakukan oleh pejabat pemerintah. Ungkap Kivlan.

Pada akhir tulisan tersebut Kivlan kembali menegaskan dan mengingatkan agar pemerintah sadar akan kebutujan bangsa ini.

"Sadarlah!!!
Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang amanah. Tutup Kivlan. (UAK)

Baca Selengkapnya »

Ahok Skak Prabowo

Be Bi Pro News, Jakarta - Dalam agenda untuk menghadapi Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 yang akan datang, suhu Politik semakin memanas, mulai dari isu SARA hingga kepada isu korupsi yang di lakukan oleh Gubernur DKI yang sering di sapa Ahok.

Bahkan dalam agenda Pilkada DKI tahun depan juga terjadi peperangan antar netizen pendukung ahok yang sering di jumpai adalah akun palsudan sering mengedit foto-foto yang tidak jelas keabsahannya melawan hatter's Ahok yang cenderung memakai akun asli dan berbicara logika dan fakta.

Namun kali ini sangat mengejutkan ketika Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengutarakan akan membentuk pansus untuk menelisik dugaan pemanfaatan aset milik Pemprov DKI.

Wacana tersebut justru membuat ahok menjadi panas dan tanpa diduga ahok menyampaikan bahwa perusahaan milik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga menggunakan aset milik Pemprov DKI.

"Salah satunya, PT Gardatama itu kalau enggak salah dulu atau sekarang masih milik Pak Prabowo. Usaha Perikanan. Sampai sekarang berkantor di Pejaten, makanya kamu cek deh, siapa saja yang nyewa kantor di situ," ujar ahok ketika ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (21/3).

"Yang salah kalau diperuntukkan PT itu baru enggak boleh. Tapi itu juga tempay usaha. Disewain enggak Boleh. Kalau dia (PT Gardatama), perikanan milik Pak Prabowo salah dong. Mesti di usir juga kalau begitu. Jadi Pak Taufik makanya hati-hati, jangan sampai kena sendiri," lanjutnya.

Ahok juga mengakui jika Markas Teman Ahok berada di dekat perusahaan milik Prabowo tersebut. Dia juga mengapresiasi rencana DPRD membuat Pansus yang diyakini bakal membongkar boroknya parpol yang menunggak uang sewa dalam penggunaan aset Pemprov.

"Teman Ahok enggak ada salahnya kok. Dia bukan perusahaan, cuma orang berkumpul, ngumpulin KTP. Salah dimana coba? Banyak Partai Politik, cabangnya di kota itu, tanahnya punya DKI dan belum bayar lagi," tandasnya. (UAK)

Baca Selengkapnya »

Wiranto : Siapa Yang Tidak Mendukung Ahok, Silahkan Keluar dari Partai !

Be Bi Pro News, Jakarat - Wiranto selaku Ketua Umum Partai Hanura, mengimbau pada seluruh kadernya untuk mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta.

Bahkan, Wiranto mengancam akan mengeluarkan kadernya dari partai jika tak mendukung Ahok.

“Siapa yang tak loyal keputusan partai, silahkan minggir. Karena keputusan ini dilakukan semata-mata guna kemajuan DKI Jakarta yang akan dinikmati rakyat,” tegas Wiranto di Jakarta, Jumat (18/3/2016) lalu.

Purnawirawan jenderal itu juga menegaskan, pilihan partainya yang jatuh kepada Ahok bukan karena popularitasnyaAhok, namun karena apa yang telah dilakukan Gubernur DKI Jakarta itu untuk Ibu Kota.

“Dalam memilih Gubernur DKI, Hanura tidak terjebak pada pertimbangan siapa orangnya, tetapi lebih kepada bagaimana kinerja dan ķesungguhannya dalam pengabdian untuk rakyatnya,” ujar Wiranto.

Dalam waktu dekat, ujar Wiranto, partainya akan mendeklarasikan diri untuk mendukung mantan Bupati Belitung Timur itu sebagai calon gubernur.

“Deklarasi akan dilakukan oleh ketua Hanura DKI, saudara Ongen Sangaji. Itu dilakukan dalam hitungan hari setelah menyelesaikan prosedur internal,” tegas Wiranto.




Sumber ; kejoora.com

Baca Selengkapnya »

Bos Etnis Tionghoa Ancam Usir Karyawan Dari Jakarta Jika Tak Mengisi Formulir Kawan Ahok

Be Bi Pro News, Jakarta - Pada pemberitaan sebelumnya, terkait dengan beberapa kantor yang dimiliki oleh etnis Tionghoa memaksa anak buahnya/pegawai mengumpulkan KTP dan diserahkan kepada Teman Ahok untuk persiapan calon independen.

http://uceinkisaran.blogspot.co.id/2016/03/perusahaan-milik-etnis-tionghoa-memaksa.html?m=1

Dan keseriusan para etnis Tionghoa ini ternyata mulai menjalar ke seluruh pabrik di daerah pergudangan di wilayah pergudangan Kedaung Nomor 8A Kapuk, Jakarta.

Hal ini makin terkuak setelah adanya sebuah akun twitter milik @Nayay_Yan yang mengunggah foto lembaran formulir milik Teman Ahok yang disebarkan oleh atasannya dari etnis Tionghoa.

Mereka mendapatkan formulir tersebut disertai dengan ancaman jika Ahok kembali terpilih, maka mereka yang tidak mengisi dan menyerahkan KTP DKI akan dikeluarkan dari DKI.

"Para etnis Tionghoa jangan memprovokasi bawahan mereka, jangan sampai warga masyarakat marah dan balik mengusir mereka dari Jakarta, memangnya mereka pikir Jakarta milik etnis Tionghoa? "Ujar Heikal Safar Sekjen Partai Priboemi kesal".

Menurut Ketua Umum Karyawan Film dan Televisi Indonesia, Febryan Adhitya yang juga bersedia masuk dalam buras pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, sebenarnya Teman Ahok saat ini sudah kehilangan akal sehat mereka.

"Mengaku sudah kumpulkan 700 ribu lebih KTP, hanya karena persoalan ganti wakil, jumlah KTP malah menyusut menjadi 27 ribuan, kemana KTP yang 600 ribu lebih itu?" Ujarnya heran.

Bahkan Febryan menaruh curiga jika Teman Ahok hanya memprovokasi masyarakat, agar terdengar hebat, padahal isinya kosong.




Sumber : pembawaberita.com

Baca Selengkapnya »

Perusahaan Milik Etnis Tionghoa, Memaksa Pegawainya Kumpulkan KTP Untuk Dukung Ahok

Be Bi Pro News, Jakarta - Banyak komentar-komentar yang beredar di masyarakat dan twit para netizen yang mengatakan bahwa saat ini pengumpulan KTP oleh Teman Ahok mulai mengalami kesulitan.

Kesulitan ini dikarenakan pada pengumpulan awal mereka hanya disodorkan nama Ahok saja, ketika adanya perubahan wakil Ahok dari Djarot ke Heru, bentuk form dukungan independen berubah, bahkan ditengarai jika berita yang beredar pada pengumpulan awal sudah berjumlah 700 ribu hanyalah kebohongan belaka.

Kesulitan ini mulai memaksa beberapa kantor ataupun perusahaan yang dimiliki oleh para warga keturunan, memaksa pekerja dan pegawai mereka mengumpulkan KTP untuk diserahkan ke Teman Ahok.

”Iya mas, kami sempat disuruh untuk kumpulkan KTP, tapi banyak teman kami yang tidak mau, bahkan beralasan jika KTP tertinggal atau sudah kadaluarsa, bahkan ada yang bilang jika KTP mereka bukan dari DKI,” ujar salah satu karyawan yang minta namanya dirahasiakan, karena takut jika sampai ketahuan dan dipecat.

Bahkan menurut wanita ini, beberapa temannya di kantor lainnya juga mengalami hal yang serupa, jika pimpinan mereka yang nota bene adalah warga keturunan memaksa mereka untuk menyerahkan foto kopi KTP.

Selain pemaksaan dari pimpinan kantor kepada anak buahnya di untuk mengumpulkan KTP, ada juga paksaan berupa selebaran dari beberapa ketua RT di Jakarta Selatan yang meminta agar warganya mendukung Ahok.

“Saya sempat lihat (selebarannya), karena di atasnya tertulis teman ahok,” ujar Macel kepada pembawaberita.com

Namun oleh Macel hal ini tidak diperdulikan, karena dirinya juga tidak mau menjadi ribut, sementara Macel sendiri tidak mau mendukung Ahok.

Sumber : pembawaberita.com

Baca Selengkapnya »

GETOK : Pro Ahok Nama Lainnya Hookers (Pelacur)

Be Bi Pro News, Jakarta - Perbincangan atas penolakan terhadap ahok semakin gencar, sampai-sampai hal tersebut juga disampaikan di dalam perbincangan pada salah satu group WA (WhatsApp) yang menamakan Group mereka dengan nama GETOK (Gerakan Tolak Ahok). Group ini memiliki jumlah anggota yang cukup banyak, pada perbincangan mereka pada hari ini Jumat 18 Maret 2016 salah satu akun meminta kepada seluruh anggota group tersebut agar menyebutkan alias atau nama lain bagi pro ahok dengan sebutan "Hookers (Pelacur *Bangsa)".

"Mulai saat ini diminta kepada teman-teman agar kita menyebut pro atau pendukung Ahok sebagai Hookers artinya Pelacur, Mereka Pelacur Bangsa", ungkap salah satu anggota group GERTAK.

Pada kesempatan ini juga para anggota menyepakatinya dan beberapa anggota lainnya juga menyebut ungkapan tambahan.

"Pendukung ahok Pelacur Bumi Pertiwi"

" Mereka Pelacur Politik"

"Mereka Pelacur Ideologi"

Salah satu akun lainnya juga meminta agar istilah tersebut di sebar ke teman-teman lainnya. UAK.

Baca Selengkapnya »

Aksi Tenaga Honorer Menuntut Janji Jokowi

Aksi Tenaga Honorer di Kawasan Patung Kuda

Be Bi Pro News, Jakarta - Ribuan tenaga honorer berunjuk rasa. Mereka ingin diangkat menjadi PNS. Unjuk rasa dilakukan dengan long march dari IRTI menuju Istana.

Namun massa sempat berhenti di depan patung kuda di depan Indosat, Rabu (10/2/2016). Massa berorasi menuntut menjadi PNS. Massa berasal dari berbagai daerah dan instansi. Dalam foto yang dikirimkan kontributor pasangmata.com Adi Joso, massa berkumpul di dekat Patung Kuda.

Aksi massa tenaga honorer ini menutup ruas jalan di seputaran patung kuda dan menuju Medan Merdeka Barat.

Petugas kepolisian berjaga di sekitar lokasi. Kemacetan memang tidak terhindarkan akibat jalan yang ditutup tenaga honorer.




Sumber; detik.com

Baca Selengkapnya »

Luar Biasa, Jalan Pegunungan Di Australia Diklaim Hasil Kerja Jokowi

Be BI Pro News, Jakarta - Saat ini jejaring sosial Facebook kembali rame gara-gara sebuah postingan, penyebabnya adalah ada sebuah akun yang memposting foto, dan mengklaim foto tersebut merupakan hasil kerja jokowi di papua tanpa ada yang mengetahui termasuk para awak media (sureprice). Dan ternyata foto tersebut ditengarai sebagai jalan yang membelah lembah di sebuah pegunungan di Australia.

Jelas saja hal itu mengundang beragam tanggapan dari para pengguna facebook lainnya, banyak Netizen yang mempertanyakan alasan si pemilik akun tersebut. Netizen lain bahkan mengolok-olok dan menjadikannya sebagai bahan lelucon.

Dari hasil penelusuran, foto itu adalah sebuah foto disalah satu pegunungan di Australia. Cukup banyak situs-situs wisata yang membahas detail dari foto panorama yang memang terlihat indah dan menakjubkan itu.

Hingga saat ini foto tersebut sudah ratusan kali dibagikan dan mendapat berbagai komentar. Banyak yang membagikan langsung, tapi banyak juga yang menyimpannya dalam bentuk screencapture dan kemudian membagikannya secara ulang.

Rakyat sudah pintar. Apakah langkah seperti ini yang dilakukan oleh pemerintah untuk menipu kembali para rakyatnya???

Baca Selengkapnya »

Gerindra : KMP sudah Bubar!!!

Be Bi Pro News, Jakarta - Partai Gerindra menyatakan  Koalisi Merah Putih (KMP) telah bubar. Kini Gerindra sendiri berjuang sebagai oposisi.

"Secara de facto partai-partai yang sekarang bergabung di KMP, kami sudah katakan KMP sudah selesai," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/2/2016).

KMP selaku gabungan partai politik yang mengusung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, menurut Muzani, sudah menjadi tambahan kekuatan pengontrol pemerintah. Tetapi, setahun lebih berlalu, ada banyak perubahan sikap.

"Sekarang hampir setahun setengah, satu per satu merotol karena itu, de facto KMP sudah bubar," ujar Ketua Fraksi Gerindra ini.

Meski begitu, Gerindra menegaskan tetap setia menjadi oposisi. Sikap PAN yang disusul Golkar dan PPP untuk mendukung pemerintah tidak akan diikuti Gerindra.

"Itu tidak akan meruntuhkan posisi Gerindra sebagai oposisi. Pemerintah sebaik apapun butuh oposisi," ungkap Muzani.

Gerindra sendiri akan merayakan ulang tahunnya yang ke-8, tepatnya pada 6 Februari mendatang dengan didahului sejumlah rangkaian acara di Fraksi Gerindra pada hari ini. Pada Sabtu (6/2), peringatan ulang tahun dengan tema "Tetap Setia Bersama Rakyat" akan berlangsung secara sederhana di kantor DPP.

"Ini untuk meneguhkan posisi Gerindra untuk tetap jadi kekuatan penyeimbang, kekuatan oposisi di gedung ini sebagai amanat demokrasi," ujarnya.

Muzani menuturkan bahwa menjadi oposisi bukan berarti selalu melawan kebijakan pemerintah. Gerindra mengaku tidak mau jadi sembarang oposisi.

"Tidaklah oposisi asal-asalan. Tidak selalu berbeda dengan pemerintah. Sebagai partai oposisi, kami akan ambil sikap konstruktif," tegas Muzani.




Sumber; detik.com

Baca Selengkapnya »

Pengunduran Diri Wajagung jadi Sinyal Buruk Kepemimpinan Jaksa Agung

Be Bi Pro News, Jakarta - Mundurnya Agung Andhi Nirwanto, dari kursi Wakil Jaksa Agung memberikan sinyal buruk kepemimpinan Muhammad Prasetyo selaku pimpinan. Bahkan, hengkangnya Andhi juga sebagai peringatan untuk Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi kinerja Prasetyo.

Begitu yang disampaikan Guru Besar Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), Muchtar Pakpahan saat diminta menanggapi pengunduran diri Andhi.

“Ini merupakan pesan kepada Presiden Jokowi dan juga sebagai sinyal bahwa sudah lampu merah dalam penegakan hukum di Kejaksaan Agung,” kata Muchtar di Jakarta, Sabtu (30/1).

Ia pun menilai, mundurnya Andhi lantaran sudah muak dengan ‘gaya’ Prasetyo yang menimbulkan konflik kepentingan di internal ‘gedung bundar’. Oleh karena itu, dia meminta Jokowi untuk segera mencopot Prasetyo.

“Wakil Jaksa Agung itu orang profesional, dia tidak ingin terjadi tabrakan hukum karena kepentingan politik. Oleh karena itu, Jaksa Agung harus segara diganti,” ucapnya.

Muchtar juga meyakini jika Kejagung di bawah naungan Prasetyo hanya digunakan sebagai ‘alat’ untuk kepentingan politik. Hal itu oleh dia justru dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Nawacita Jokowi.

“Pasti dia tidak adil, karena dia (Presetyo) memiliki kepentingan dari orang-orang politik. Baik yang terlapor, tersangka maupun terdakwa. Padahal salah satu Nawacita Presiden itu kan soal penegakan hukum,” pungkasnya.

Diketahui, Andhi resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Jaksa Agung pada Jumat (29/1). Padahal, masa jabatan Andhi sebagai Jaksa Struktural baru akan habis pada ‎31 Januari 2016.

Sumber; aktual.com

Baca Selengkapnya »

Perintahkan TNI Telusuri Permainan Harga Pangan, Jokowi Tabrak UU

Be Bi Pro News, Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran TNI dan Polri turun ke lapangan untuk menelusuri permainan harga bahan pangan. Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri rapat pimpinan TNI-Polri. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyarankan Jokowi agar meninjau ulang perintah atau keputusan tersebut.

Ada beberapa alasan Hasanuddin meminta Presiden Jokowi agar mempertimbangkan keputusan melibatkan TNI melakukan operasi menelusuri permainan harga bahan pangan. 

"Pertama, kita menaruh rasa hormat kepada TNI yang telah dengan patuh dan taat kepada UU yang dibuat di era reformasi. Jujur, TNI lah yang paling reformis dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya," tegas Hasanuddin kepada Metrotvnews.com, Jumat (29/1/2016).

Menurut Hasanuddin, menempatkan TNI berpartisipasi dalam menstabilkan harga pangan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi TNI. Seperti yang diatur dalam UU Nomor 34 tahun 2004. 

"Dalam Pasal 7 ayat 2 b tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terdapat 14 tugas. Tapi tidak menyebutkan tentang tugas menstabilkan harga pangan," tegas mantan Sekretaris Militer itu.

Kedua, lanjut dia, di samping tidak sesuai dengan UU, TNI juga tidak terlatih untuk operasi menstabilkan bahan pangan. TNI disiapkan dan dilatih secara keras melakukan pertempuran dalam rangka menjaga dan melindungi keutuhan serta kedaulatan NKRI. 

"Sampai saat ini mereka belum dilatih di bidang pengendalian harga pasar," tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu.

Alasan ketiga, lanjut dia, sampai saat ini belum ada aturan atau prosedur baku keterlibatan TNI di bidang pengawasan dan pengendalian harga. Karena itu, dia berharap agar tidak terjadi overlaping kebijakan atau malah terjadi konflik dengan pemangku kepentingan lainnya. Khususnya pengawasan pasar dan kontrol harga.

"Sekali lagi dengan segala hormat agar keterlibatan TNI dalam mengontrol harga pasar dapat dipertimbangkan ulang," kata dia.

Sumber; metrotvnews.com

Baca Selengkapnya »