Be Bi Pro News, Jakarta - Kali ini masyarakat Indonesia khususnya DKI Jakarta di hebohkan dengan permasalahan pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap regulasi angkutan umum yang melegalkan aplikasi jasa angkutan umum melalui online yang tidak memiliki ketentuan yang ada dan menganak tirikan angkutan umum yang berbasis konvensional dengan berbagai jenis dan ragam perijinan.
Atas kebijakan dan pembiaran tersebut akhirnya mengorbankan rakyat kecil sehingga ketika para awak angkutan konvensional melakukan aksi yang berbuntut pada saling serang antara pelaku jasa angkutan umum online melawan pelaku jasa angkutan umum konvensional, kemarin pada hari selasa, 22 Maret 2016.
Hal ini menggugahkan hati mantan Kaskostrad, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen. Kivlan merilis tulisan melalui fanpage facebooknya Kivlan Zen dengan mengungkapkan bahwa kejadian kemarin yang di sebut Kivlan adalah Kerusuhan Sosial Jalanan merupakan imbas dari sikap pemerintah yang memberikan ijin langsung secara lisan dengan cara mengundang para pelaku jasa angkutan umum online ke istana.
"Buntut dari ijin langsung secara lisan dan langsung diberikan dari Istana Negara dengan cara mengundang pengemudi online ke Istana adalah kerusuhan sosial dijalanan yang terjadi pada selasa, 22 maret 2016 kemaren". Ungkap Kivlan didalam FanPage Facebooknya hari ini, rabu 23 maret 2016.
"BAGAIMANA ini???
Kalau keadilan tersebut di jalankan dengan pelanggaran hukum yang di perlihatkan secara terang terangan dari Istana Negara, maka rakyat juga akan mencontoh nya". Lanjut Kivlan.
"Sudah puluhan kali pejabat negara ini mempertontonnya.
Kepemimpinan sabda ku adalah hukum yg harus dijalankan seperti pada era Bung Karno yang berujung pada kerusuhan sosial di tahun 1965 dan karena ketidakadilan sosial maka ujungnya kerusuhan sosial seperti tahun 1998". Imbuhnya
Kivlan juga menambahkan, "Masak mau jatuh ke lubang yang sama lagi?"
Pada tulisan tersebut Kivlan juga mengingatkan kepada pemerintah agar sadar, berbuat adil dan tidak melanggar hukum serta tidak sombong dan takabur ketika megang kekuasaan.
"Wahai pemimpin sadarlah, berbuatlah adil dan tidak melanggar hukum, jangan sombong dan takabbur dalam memegang kekuasaan."
Masih ada PR yang harus di selesaikan seperti PPP, Golkar, PSSI dan masih banyak lagi tindakan melawan hukum yang di lakukan oleh pejabat pemerintah. Ungkap Kivlan.
Pada akhir tulisan tersebut Kivlan kembali menegaskan dan mengingatkan agar pemerintah sadar akan kebutujan bangsa ini.
"Sadarlah!!!
Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang amanah. Tutup Kivlan. (UAK)
"Buntut dari ijin langsung secara lisan dan langsung diberikan dari Istana Negara dengan cara mengundang pengemudi online ke Istana adalah kerusuhan sosial dijalanan yang terjadi pada selasa, 22 maret 2016 kemaren". Ungkap Kivlan didalam FanPage Facebooknya hari ini, rabu 23 maret 2016.
"BAGAIMANA ini???
Kalau keadilan tersebut di jalankan dengan pelanggaran hukum yang di perlihatkan secara terang terangan dari Istana Negara, maka rakyat juga akan mencontoh nya". Lanjut Kivlan.
"Sudah puluhan kali pejabat negara ini mempertontonnya.
Kepemimpinan sabda ku adalah hukum yg harus dijalankan seperti pada era Bung Karno yang berujung pada kerusuhan sosial di tahun 1965 dan karena ketidakadilan sosial maka ujungnya kerusuhan sosial seperti tahun 1998". Imbuhnya
Kivlan juga menambahkan, "Masak mau jatuh ke lubang yang sama lagi?"
Pada tulisan tersebut Kivlan juga mengingatkan kepada pemerintah agar sadar, berbuat adil dan tidak melanggar hukum serta tidak sombong dan takabur ketika megang kekuasaan.
"Wahai pemimpin sadarlah, berbuatlah adil dan tidak melanggar hukum, jangan sombong dan takabbur dalam memegang kekuasaan."
Masih ada PR yang harus di selesaikan seperti PPP, Golkar, PSSI dan masih banyak lagi tindakan melawan hukum yang di lakukan oleh pejabat pemerintah. Ungkap Kivlan.
Pada akhir tulisan tersebut Kivlan kembali menegaskan dan mengingatkan agar pemerintah sadar akan kebutujan bangsa ini.
"Sadarlah!!!
Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang amanah. Tutup Kivlan. (UAK)
