Aksi Tenaga Honorer Menuntut Janji Jokowi

Aksi Tenaga Honorer di Kawasan Patung Kuda

Be Bi Pro News, Jakarta - Ribuan tenaga honorer berunjuk rasa. Mereka ingin diangkat menjadi PNS. Unjuk rasa dilakukan dengan long march dari IRTI menuju Istana.

Namun massa sempat berhenti di depan patung kuda di depan Indosat, Rabu (10/2/2016). Massa berorasi menuntut menjadi PNS. Massa berasal dari berbagai daerah dan instansi. Dalam foto yang dikirimkan kontributor pasangmata.com Adi Joso, massa berkumpul di dekat Patung Kuda.

Aksi massa tenaga honorer ini menutup ruas jalan di seputaran patung kuda dan menuju Medan Merdeka Barat.

Petugas kepolisian berjaga di sekitar lokasi. Kemacetan memang tidak terhindarkan akibat jalan yang ditutup tenaga honorer.




Sumber; detik.com

Baca Selengkapnya »

Luar Biasa, Jalan Pegunungan Di Australia Diklaim Hasil Kerja Jokowi

Be BI Pro News, Jakarta - Saat ini jejaring sosial Facebook kembali rame gara-gara sebuah postingan, penyebabnya adalah ada sebuah akun yang memposting foto, dan mengklaim foto tersebut merupakan hasil kerja jokowi di papua tanpa ada yang mengetahui termasuk para awak media (sureprice). Dan ternyata foto tersebut ditengarai sebagai jalan yang membelah lembah di sebuah pegunungan di Australia.

Jelas saja hal itu mengundang beragam tanggapan dari para pengguna facebook lainnya, banyak Netizen yang mempertanyakan alasan si pemilik akun tersebut. Netizen lain bahkan mengolok-olok dan menjadikannya sebagai bahan lelucon.

Dari hasil penelusuran, foto itu adalah sebuah foto disalah satu pegunungan di Australia. Cukup banyak situs-situs wisata yang membahas detail dari foto panorama yang memang terlihat indah dan menakjubkan itu.

Hingga saat ini foto tersebut sudah ratusan kali dibagikan dan mendapat berbagai komentar. Banyak yang membagikan langsung, tapi banyak juga yang menyimpannya dalam bentuk screencapture dan kemudian membagikannya secara ulang.

Rakyat sudah pintar. Apakah langkah seperti ini yang dilakukan oleh pemerintah untuk menipu kembali para rakyatnya???

Baca Selengkapnya »

Gerindra : KMP sudah Bubar!!!

Be Bi Pro News, Jakarta - Partai Gerindra menyatakan  Koalisi Merah Putih (KMP) telah bubar. Kini Gerindra sendiri berjuang sebagai oposisi.

"Secara de facto partai-partai yang sekarang bergabung di KMP, kami sudah katakan KMP sudah selesai," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/2/2016).

KMP selaku gabungan partai politik yang mengusung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, menurut Muzani, sudah menjadi tambahan kekuatan pengontrol pemerintah. Tetapi, setahun lebih berlalu, ada banyak perubahan sikap.

"Sekarang hampir setahun setengah, satu per satu merotol karena itu, de facto KMP sudah bubar," ujar Ketua Fraksi Gerindra ini.

Meski begitu, Gerindra menegaskan tetap setia menjadi oposisi. Sikap PAN yang disusul Golkar dan PPP untuk mendukung pemerintah tidak akan diikuti Gerindra.

"Itu tidak akan meruntuhkan posisi Gerindra sebagai oposisi. Pemerintah sebaik apapun butuh oposisi," ungkap Muzani.

Gerindra sendiri akan merayakan ulang tahunnya yang ke-8, tepatnya pada 6 Februari mendatang dengan didahului sejumlah rangkaian acara di Fraksi Gerindra pada hari ini. Pada Sabtu (6/2), peringatan ulang tahun dengan tema "Tetap Setia Bersama Rakyat" akan berlangsung secara sederhana di kantor DPP.

"Ini untuk meneguhkan posisi Gerindra untuk tetap jadi kekuatan penyeimbang, kekuatan oposisi di gedung ini sebagai amanat demokrasi," ujarnya.

Muzani menuturkan bahwa menjadi oposisi bukan berarti selalu melawan kebijakan pemerintah. Gerindra mengaku tidak mau jadi sembarang oposisi.

"Tidaklah oposisi asal-asalan. Tidak selalu berbeda dengan pemerintah. Sebagai partai oposisi, kami akan ambil sikap konstruktif," tegas Muzani.




Sumber; detik.com

Baca Selengkapnya »

Densus 88 interogasi terduga "teroris" sambil hina Nabi Muhammad, Densus 88 yang Islam Marah

Be Bi Pro News, Jakarta - Detasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan sedang berada dalam konflik internal. Pasalnya, dalam memeriksa terduga teroris mereka sudah kelewatan. Midsalnya, dengan cara menghina Nabi Muhammad Saw. Anggota Densus yang muslim tidak terima dengan cara interogasi yang menyinggung SARA tersebut.

Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath menyatakan hal tersebut dalam konferensi pers di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kamis (01/10).

“Saat ini di tubuh kepolisian termasuk Densus 88 telah terjadi konflik kepentingan berdasarkan sentimen agama,” terang Khaththath.

Khaththath mengemukakan fakta konflik internal di tubuh Densus 88 ini dimulai ketika ada anggota badan khusus itu memeriksa tersangka kasus terorisme dan ditengarai sambil menghina Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam.

Rupanya, sikap penghinaan itu telah memancing amarah anggota yang lain, yang beragama Islam.

“Akhirnya sesama Densus saat itu berkelahi karena yang Muslim tidak terima Nabinya dihina,” ujar Khaththath.

Pengamat intelijen Mustofa B Nahrawardaya, membenarkan pernyataan Al Khaththath.

Menurut Khaththath dan Mustofa, pola-pola ini untuk membangun stigma anti syariat ini, persis seperti operasi Komando Jihad (Komji) yang pernah digunakan Ali Murtopo di era Orde Baru.

Lebih jauh Khaththath mengajak umat bersabar akan masalah ini.

“Umat Islam hanya perlu bersabar dan tetap berkordinasi dengan institusi keulamaan di Indonesia dalam menghadapi isu-isu terorisme,” himbaunya.

Sumber; arrahma.com

Baca Selengkapnya »

Pengunduran Diri Wajagung jadi Sinyal Buruk Kepemimpinan Jaksa Agung

Be Bi Pro News, Jakarta - Mundurnya Agung Andhi Nirwanto, dari kursi Wakil Jaksa Agung memberikan sinyal buruk kepemimpinan Muhammad Prasetyo selaku pimpinan. Bahkan, hengkangnya Andhi juga sebagai peringatan untuk Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi kinerja Prasetyo.

Begitu yang disampaikan Guru Besar Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), Muchtar Pakpahan saat diminta menanggapi pengunduran diri Andhi.

“Ini merupakan pesan kepada Presiden Jokowi dan juga sebagai sinyal bahwa sudah lampu merah dalam penegakan hukum di Kejaksaan Agung,” kata Muchtar di Jakarta, Sabtu (30/1).

Ia pun menilai, mundurnya Andhi lantaran sudah muak dengan ‘gaya’ Prasetyo yang menimbulkan konflik kepentingan di internal ‘gedung bundar’. Oleh karena itu, dia meminta Jokowi untuk segera mencopot Prasetyo.

“Wakil Jaksa Agung itu orang profesional, dia tidak ingin terjadi tabrakan hukum karena kepentingan politik. Oleh karena itu, Jaksa Agung harus segara diganti,” ucapnya.

Muchtar juga meyakini jika Kejagung di bawah naungan Prasetyo hanya digunakan sebagai ‘alat’ untuk kepentingan politik. Hal itu oleh dia justru dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Nawacita Jokowi.

“Pasti dia tidak adil, karena dia (Presetyo) memiliki kepentingan dari orang-orang politik. Baik yang terlapor, tersangka maupun terdakwa. Padahal salah satu Nawacita Presiden itu kan soal penegakan hukum,” pungkasnya.

Diketahui, Andhi resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Jaksa Agung pada Jumat (29/1). Padahal, masa jabatan Andhi sebagai Jaksa Struktural baru akan habis pada ‎31 Januari 2016.

Sumber; aktual.com

Baca Selengkapnya »

Perintahkan TNI Telusuri Permainan Harga Pangan, Jokowi Tabrak UU

Be Bi Pro News, Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran TNI dan Polri turun ke lapangan untuk menelusuri permainan harga bahan pangan. Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri rapat pimpinan TNI-Polri. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyarankan Jokowi agar meninjau ulang perintah atau keputusan tersebut.

Ada beberapa alasan Hasanuddin meminta Presiden Jokowi agar mempertimbangkan keputusan melibatkan TNI melakukan operasi menelusuri permainan harga bahan pangan. 

"Pertama, kita menaruh rasa hormat kepada TNI yang telah dengan patuh dan taat kepada UU yang dibuat di era reformasi. Jujur, TNI lah yang paling reformis dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya," tegas Hasanuddin kepada Metrotvnews.com, Jumat (29/1/2016).

Menurut Hasanuddin, menempatkan TNI berpartisipasi dalam menstabilkan harga pangan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi TNI. Seperti yang diatur dalam UU Nomor 34 tahun 2004. 

"Dalam Pasal 7 ayat 2 b tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terdapat 14 tugas. Tapi tidak menyebutkan tentang tugas menstabilkan harga pangan," tegas mantan Sekretaris Militer itu.

Kedua, lanjut dia, di samping tidak sesuai dengan UU, TNI juga tidak terlatih untuk operasi menstabilkan bahan pangan. TNI disiapkan dan dilatih secara keras melakukan pertempuran dalam rangka menjaga dan melindungi keutuhan serta kedaulatan NKRI. 

"Sampai saat ini mereka belum dilatih di bidang pengendalian harga pasar," tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu.

Alasan ketiga, lanjut dia, sampai saat ini belum ada aturan atau prosedur baku keterlibatan TNI di bidang pengawasan dan pengendalian harga. Karena itu, dia berharap agar tidak terjadi overlaping kebijakan atau malah terjadi konflik dengan pemangku kepentingan lainnya. Khususnya pengawasan pasar dan kontrol harga.

"Sekali lagi dengan segala hormat agar keterlibatan TNI dalam mengontrol harga pasar dapat dipertimbangkan ulang," kata dia.

Sumber; metrotvnews.com

Baca Selengkapnya »