Text Line

Kita Bangsa yang Besar, Jangan Mudah Untuk Diadu Domba

Teks

Mohon Maaf Jika Anda Kurang Nyaman, Karena Blog Masih Dalam Perbaikan

Sabtu, 26 September 2015

Kivlan Zen Tantang Jokowi


Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen
Be Bi Pro News, Jakarta - Jumat, 25 September 2015, Mantan Kas Kostrad, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen mengomentari pernyataan Seskab Pramono Anung ketika di Istana Kepresiden pada selasa 22/9 kemarin, Pramono Anung menyatakan " Yang jelas persoalan permintaan maaf dan sebagainya itu tidak pernah di bicarakan dalam rapat-rapat kabinet maupun ketika kami mendampingi. Sikap presiden sudah disampaikan secara jelas bahwa konsentrasi beliau sekarang ini adalah menyelesaikan persoalan ekonomi yang sedang di hadapi bangsa ini".

Kemudian pada sore ini, Kivlan Zen berkomentar melalui Halaman Facebook pribadinya, berikut kutipannya:

https://www.facebook.com/Kivlan-Zen-865629610194043/timeline/

Dapat di lihat dalam kutipan gambar diatas sangat jelas, jika pernyataan Pramono Anung Benar, Kivlan Zen menantang Jokowi untuk mendesak menkumham agar mencabut ucapannya  yang pernah di lontarkan oleh menkumham sendiri dan menantang jokowi hadir ke Lubang Buaya serta menyatakan bahwa PKI adalah pemberontak dan tidak perlu rehabilitasi dan kompensasi terhadap keluarganya. (UAK)





Sumber : Kivlan Zen

USD Semakin Berkilau, Rupiah Masih Bertengger di 14.700 Per Dollar AS



Be Bi Pro News, Jakarta - Terus melemahnya nilai tukar rupiah yang hari ini yang menembus Rp 14.700 dinilai sebagai cerminan gagalnya paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah beberapa waktu lalu. Paket tersebut dinilai tidak membawa perubahan riil secara cepat.

"Kalau paket kebijakan ekonomi itu riil atau konkret, rupiah enggak akan tembus 14.700," ujar pengamat ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef) Enny Sri Hartati, Jakarta, Jumat (23/9/2015).

Di mata Enny, paket kebijakan ekonomi susulan yang dikeluarkan pemerintah juga belum jelas kapan diluncurkannya. Pasar, kata dia, tetap diberikan ketidakpastian. Menurut Enny, paket kebijakan ekonomi tahap pertama seharusnya menjadi paket kebijakan yang konkret. Pasalnya, pasar pasti akan merespons paket kebijakan itu dengan positif meski sedikit.

Sayangnya, ucap Enny, pemerintah malah mengeluarkan paket kebijakan yang sangat banyak dengan cakupan yang luas, tetapi tidak riil untuk diterapkan. Akibatnya, kepercayaan pasar pun menurun karena tak sesuai ekspektasi.

"Harusnya konkret dulu, ini malah lebar sekali, sementara konkretnya enggak ada," kata dia.
 
 
 
 
 
Sumber: Kompas.com

Masih 36.000 Orang Pekerja Tekstil dan Jika di Total Seluruh Sektor Baru Ratusan Ribu yang di PHK



Be Bi Pro News, Jakarta - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) telah mencatat Januari-September 2015 sudah ada kurang lebih 36.000 tenaga kerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat ekonomi yang lesu. PHK terjadi di 1.800 perusahaan anggota API yang mencakup sektor hulu dan hilir tekstil dan produk tekstil (TPT) yang total tenaga kerjanya mencapai 2,56 juta orang.

"Di tekstil dan produk tekstil ada 36.000 yang PHK, kalau total di seluruh sektor mungkin RATUSAN RIBU, bisa ditanya ke BPJS (Ketenagakerjaan) data yang di-PHK," kata Ketua Umum API Ade Sudrajat, Jumat (25/9/2015).

Ade mengatakan, gelombang PHK dan karyawan dirumahkan sudah terjadi sejak November tahun lalu yang dialami oleh 1.800 perusahaan anggotanya. Ia mengatakan, jumlah PHK berbeda-beda di setiap perusahaan. Ia juga mencatat ada perusahaan yang hanya merumahkan karyawan, bahkan ada yang sampai merumahkan sekaligus PHK.

"Ada 1.800 anggota API, semua hampir melakukan PHK, ada yang 10 karyawan, 20 karyawan, 100 karyawan dan lebih. Semuanya di sektor tekstil dan garmen, di hilir lebih sedikit, yang orientasi ekspor seperti garmen," katanya.

Ia mengatakan, sektor yang paling terpukul adalah sektor benang dan kain karena banyak mengandalkan pasar dalam negeri yang sepanjang tahun ini justru turun 50%. Sedangkan sektor garmen atau pakaian jadi relatif tak signifikan.

"Yang PHK hampir di semua daerah, ada juga di Jawa Barat 49% (dari data API), paling banyak," katanya.

Menurut Ade, berdasarkan informasi yang didapatnya dari BPJS Ketenagakerjaan (dulu Jamsostek), jumlah yang terkena PHK cukup besar. Ia mengungkapkan selama 1-15 September saja sudah ada 112.000 orang yang kena PHK di semua sektor.

Angka ini jauh berbeda dari data resmi yang disampaikan pemerintah. Sepanjang Januari hingga akhir Agustus 2015, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hanya ada 26.506 karyawan yang terkena PHK.

Daerah dengan jumlah PHK paling besar adalah provinsi Jawa Barat dengan 12.000 orang. Selanjutnya adalah Banten dengan 5.424 orang, Jawa Timur dengan 3.219 orang, Kalimantan Timur 3.128 orang, dan DKI Jakarta 1.430 orang.

"Jadi kalau yang BPJS itu yang mengambil duit, sedangkan di ketenagakerjaan itu hanya yang melapor saja. Jadi lebih akurat orang yang mengambil duit (data BPJS)," katanya.



Sumber: Detik.c0m