Terungkap! Alasan Dibalik Oknum Petinggi Polri & TNI Menangkan Jokowi

Be Bi Pro News, JAKARTA - Informasi soal keberpihakan Polri dan TNI semakin terungkap, hal ini dikicaukan TM2000Back saat meeting dengan teman-teman anggota DPR dan senior-senior TNI - Polri. Info paling menarik adalah mengenai "pengkhianatan" oknum-oknum petinggi Polri dan TNI terhadap panglima tertingginya sendiri Presiden SBY.

Akibat hembusan pengkhianatan tersebut Presiden RI ke enam yang saat ini menjabat, Presiden SBY mengundan semua pimpinan Polri dan TNI "Usai pilpres SBY panggil semua pimpinan TNI-Polri, termasuk kotama dan kapolda se-Indonesia.." kicau TM2000back.

Ada fakta yang terungkap, Presiden SBY menunjukan hasil pilpres. Dihampir semua kompleks Polri, Prabowo kalah. Kompleks TNI hanya sebagian kecil Prabowo kalah. Presiden marah (ala Jawa) kepada pimpinan Polri, bahkan SBY pun curhat "Sepengetahuan saya, pada jaman SBY lah gaji dan kesejahteraan Polri melonjak tajam" kicaunya lagi.

SBY kembali melanjutkan curhatnya "Apakah di jaman Megawati kesejahteraan Polri pernah diperhatikan? Bagaimana anggaran Polri? Persenjataan dan lain-lain? Apakah jaman Mega bagus?" seperti ditirukan TM200back.

Akibat teguran tersebut pimpinan Polri terdiam. Beku tak bersuara. SBY melanjutkan.."Sama saja saat pemilu lalu, kok di kompleks Polri Demokrat kalah? Ada apa ini? Kurang apa perhatian pemerintah SBY memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarga Polri? Kok kurang berterima kasih ya? Atau Polri ingin kembali ke jaman Megawati? Polri kembali bergabung bersama TNI seperti masa Orba? Semua pimpinan Polri diam." sindir SBY.

Kurang apa perhatian pemerintah SBY memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarga Polri? Kok kurang berterima kasih ya? Atau Polri ingin kembali ke jamanMegawati? Polri kembali bergabung bersama TNI seperti masa Orba?

Lalu SBY menunjukan data-data dan bukti-bukti bgmn kecurangan masif saat pilpres yang dilakukan oknum Polri untuk memenangkan Jokowi. Seketika itu pimpinan Polri pucat pasi. "Kalau saat debat capres, ada oknum pimpinan Polri selingkuh dengan KPU bocorkan materi debat, masih bisa ditolerir. Tetapi jika saat pilpres oknum-oknum Polri dikerahkan pimpinan polri untuk buat curang bantu kemenangan Jokowi -JK, ini namanya apa?" 

"Dua jam pertemuan TNI-Polri bersama SBY kayak lamanya disiksa di neraka. Sayangnya, sesudah itu semua bubar begitu saja.

Dilupakan. Kecuali oleh Danjen Kopasus, dia panggil semua komandan kopasus yang di kompleksnya saat pilpres Prabowo kalah. Dia kasih bonus : TAMPAR" cuit TM2000back lagi.

Pertanyaan besar, kenapa pimpinan Polri secara sistematis malah mendukung Jokowi - JK? Apa penyebab utamanya?

Mari kita ungkap apa penyebab gerkaan sistematis oknum Polri?

Sebab Pertama: Pimpinan Polri takut sama Prabowo. Takut jika Prabowo jadi presiden, sebagian besar di antara mereka yang korup: DISIKAT! (*baca: ditangkap). Mereka lebih senang dan bahagia jika Presiden RI adalah Joko Widodo yang jongos, boneka, lemah, ga tahu apa-apa. Mudah dikadalin.

Sebab Kedua: Janji-jani Surga mulut manis berbisa dari Jokowi-JK plus tim suksesnya. Jika Jokowi jadi presiden, Polri boleh sesuka hati? Dijamin KKN dan mafia di tubuh Polri akan makin menjadi-jadi jika Jokowi jadi presiden. Sudah ada contoh konkritnya : DKI Jakarta hancur ! Pemda DKI Jakarta makin gila korupsi dan KKN-nya sejak Jokowi Ahok pimpin Jakarta. Semua senang dan bahagia kecuali rakyat Jakarta.

Sebab Ketiga : Diduga ada deal khusus Kapolri dan Jokowi. Kok bisa? Paska Courtessy Call Jokowi yang temui Kapolri = nyambung. Masih ingat?

Ternyata Jokowi dan Kapolri punya hubungan kekerabatan. Masih saudara. Masih satu keluarga. Keduanya sama-sama dari Surakarta. Ayah Kapolri Sutarman adalah Pawiro Miharjo, apa hubungannya dengan Wirjo Miharjo kakek Jokowi ? news.okezone.com/read/2013/10/0…

Pertemuan pertama, Jokowi saat baru dilantik menjadi Gubernur DKI, ia menemui Kapolri ditemani staf-stafnya. Ternyata omong ngalor ngidul, masih bersaudara! Setelah itu, Jokowi aktif berinteraksi dengan Kapolri tanpa diketahui stafnya. Komunikasi rahasia diantara mereka. Deal-deal tertentu disepakati. Di publik sangat jarang terjadi pertemuan, apalagi dimuat media massa, antara Jokowi- Kapolri. Namun secara rahasia pertemuan sering terjadi. Menjawab motif pertemuan rahasia antara Kapolri dengan petinggi-petinggi SKK Migas pada 3 Februari 2014 pukul 22.00- 01.00 di Gangnam International Executive Club, Jakarta.

"Pada rapat rahasia itu, diduga Kapolri mengarahkan Gerhard Marteen Rummeser untuk sebut nama Ibas dan Agus di Pengadilan Tindak Pindana Korupsi (Tipikor). Semula diduga penyebutan nama @edhie_baskoro dan @Agus_SBY oleh saksi Marteen di Tipikor murni bermotif hukum. Dengan adanya informasi baru bahwa diduga Kapolri dan Jokowi masih satu keluarga, ada deal-deap khusus, penyebutan nama Ibas dan agus: POLITIS" bongkar akun fenomenal ini.

Tujuan apa yang ingin diraih oleh Jokowi- Kapolri dengan penyebutan nama @Edhie_Baskoro & @agus_SBY oleh marteen di Pengadilan Tipikor 4/2/14 lalu?

Patut diduga, hubungan kekerabatan Jokowi-Kapolri yang menyebabkan kapolri tidak menindak tegas dugaan pembocoran materi debat capres tempo hari. Saat itu patut diduga, komjen pol Budi Gunawan, mantan ajudan presiden megawati terlibat pembocoran materi debat bersama-bersama komisioner KPU.

Budi Gunawan sudah diketahui persis kedekatannya dengan Megawati dan PDIP. Wajar jika dia berupaya lakukan segala cara agar Polri memihak Jokowi. Jendral Budiman, Kasad sudah diberhentikan presiden SBY karena diduga membawa TNI manuver dan berpihak pada Jokowi. Bagaimana dengan Kapolri?

Padahal instruksi SBY jelas dan tegas, TNI-Polri harus netral. Kenapa pembangkangan Kapolri pada pilpres dibiarkan SBY?

Kita tunggu sikap tegas Presiden SBY terhadap dugaan manuver & tindakan Kapolri yang menyeret Polri berpihak untungkan kubu Jokowi.

Jika anda baca kultwit @TM2000Back tentang hubungan kekerabatan kapolri dgn Jokowi serta deal2 yg dibangun mereka maka wajar kasus perkosaan Bu(d)ayawan liberal Sitok Srengene sekutu dekat Gunawan Mohamad Tempo itu lambat diusut. Sitok bersama Gunawan Mohamad dan Triyanto adalah tim pencitraan Jokowi sejak 2008, melalui festival-festival solo yang mereka buat untuk pencitraan Jokowi.

Plus penghargaan-penghargaan palsu Jokowi yang disetting oleh tim suskes Jokowi. Dialah @gm_gm alias Gunawan Mohamad, Sitok Srengene dan Triyanto, dalam rangka orbitkan Jokowi jadi capres boneka.

Jika Kasus pemerkosaan Sitok tidak diusut Polri, wajar karena Kapolri ada deal khusus sama Jokowi. Sitok adalah tim pencitraan Jokowi, bukan hanya Sitok tapi komunitas salihara pendukung sex bebas, LGBT, sekulerisme Indonesia juga adalah pendukung utama Jokowi.

Naudzubillah! Agen Islamophobia mengelilingi Jokowi! Tragis.

Sumber : [yudis/ahmedi/voa-islam.com]

Baca Selengkapnya »

Nahdliyin Kecewa dengan Jokowi

Be Bi Pro News, JAKARTA - Warga NU atau Nahdliyin di sejumlah daerah mengungkapkan kekecewaan kepada Presiden Joko Widodo yang tidak menunjuk Wakil Ketua PBNU As’ad Said Ali sebagai Kepala BIN. As’ad yang juga mantan wakil kepala BIN dinilai mempunyai kapasitas untuk memimpin lembaga itu dan bisa membantu presiden menyelesaikan berbagai problem kebangsaan.

“Beberapa saat setelah diumumkan kalau yang ditunjuk Jokowi bukan Pak As’ad, para kiai di Jawa Timur dan sejumlah daerah mengungkapkan rasa kecewa. Kita mempertanyaan komitmen awal Jokowi sebelum Pilpres,” ungkap Wakil Sekjen PBNU Adnan Anwar melalui keterangan tertulis di Jakarta.

“Kita tidak menilai sosok Sutiyoso yang ditunjuk presiden. Itu bukan urusan kita. Tapi kita mempertanyakan komitmen,” imbuhnya.

Selain dinilai mempunyai kapasitas dan berpengalaman dalam memimpin BIN, sosok As’ad Said yang mempunyai pengaruh besar di kalangan Nahdliyin diharapkan mampu menjadi pemersatu komunitas santri dan abangan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.

“Awalnya banyak kiai di daerah ragu dengan Jokowi. Namun Pak As’ad dan tokoh NU lainnya berhasil meyakinkan kalau Jokowi akan bisa mengawal agenda kebangsaan dan keislaman lebih baik. Kita mengingat kembali hubungan yang baik antara NU dan PNI sebagai representasi dari komunitas besar santri dan abangan,” kata Adnan.

Dikatakannya, kontribusi NU cukup signifikan dalam memenangkan Jokowi dalam pemilihan presiden 2014. “Dalam model presidential electoral semua bisa diukur. Kita bisa dilihat dari berbagai laporan lembaga survei, bagaimana kontribusi suara NU,” tambah mantan peneliti LP3ES ini.

Menurut Adnan, keputusan Jokowi kali ini menjadi catatan tebal kalangan Nahdliyin terhadap Presiden Jokowi. “Koalisi strategis yang diomongkan ternyata hanya kamuflase. Presiden hanya mementingkan deal-deal kekuasaan daripada persoalan ideologi,” katanya.

“Ketika butuh, mereka datang ke NU setelah itu kita ditinggal. Keputusan presiden kali ini menjadi catatan tebal kita. NU tetap tidak akan melakukan cara-cara seperti berontak atau mufaroqoh. Itu bukan karakter NU. Setidaknya kita mauquf (diam) terhadap berbagai kebijakan pemerintah,” pungkasnya.

Sumber : okezone.com

Baca Selengkapnya »

RI-Malaysia Kembali Tegang, Pemerintah Diminta Satu Suara

Be Bi Pro News, DEPOK - Hubungan Indonesia dengan Malaysia kembali memanas setelah kapal perang dari negeri jiran tersebut diketahui kembali memasuki perairan RI. Hal itu harus ditanggapi serius oleh pemerintah.

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, mengatakan Indonesia mesti terlebih dahulu satu suara dalam menyimpulkan tindakan Malaysia. Jangan sampai antara pemerintah dan legislatif serta TNI memberi pernyataan yang saling berseberangan. Dengan begitu, tegas Teuku, posisi diplomasi Indonesia bisa kuat.

"Pada saat kita mengatakan, Malaysia itu melanggar atau enggak, syarat pertama adalah birokrasi kita agar satu suara. Baru kritik kita itu didengar Malaysia," ujar Teuku Rezasyah, Selasa (16/6).

Selanjutnya, kata Teuku, Indonesia wajib memiliki bukti kuat terkait indikasi pelanggaran perbatasan oleh militer Malaysia. Bukti itu bisa diperoleh dari foto citra satelit pada saat peristiwa tersebut terjadi. Kemudian diperkuat oleh catatan pantauan dari TNI AL yang berjaga di lokasi.

Teuku mencontohkan, cara demikian selalu dipakai Jepang untuk menunjukkan kepada dunia internasional pelanggaran batas yang dilakukan kapal-kapal Cina. Sehingga Cina sendiri segan melakukan provokasi lebih jauh.

"Kita akan malu di level dunia kalau kita mengatakan, itu adalah pelanggaran tapi kita enggak bawa bukti," ucap Teuku.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko sempat menyebut Malaysia telah melanggar perjanjian batas perairan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Utara, terutama Ambalat. Ketegangan hubungan kedua negara ini terjadi untuk kesekian kalinya.

Sepanjang 2015, dilaporkan ada sembilan kapal perang Malaysia yang masuk secara ilegal ke wilayah Ambalat. Malaysia mengklaim Ambalat bagian dari wilayah mereka.

Sumber : ROL.com

Baca Selengkapnya »